Archive for the ‘Bincang Arsip’ Category

*Tulisan lawas yang baru sempat diposting šŸ™‚

Kabar tidak menyenangkan kembali datang dari dunia dokumentasi nusantara. Beberapa waktu lalu pemberitaan tentang keberadaan manuskrip-manuskrip kuno Keraton Yogyakarta yang banyak disimpan di Inggris menghiasi berbagai surat kabar nasional. Pada 1 Juni lalu, KR memberitakan tentang musnahnya ratusan manuskrip kuno milik Rekso Pustoko Mangkunegaran. Kabar tersebut seharusnya membuat Indonesia semakin prihatin dengan eksistensi manuskrip kuno yang menyimpan ragam tradisi budaya nusantara. Warisan budaya nusantara berupa manuskrip berada diambang kepunahan. Akibat jangka panjangnya adalah generasi muda semakin bimbang memahami budaya khas nusantara. Suatu upaya diperlukan untuk menyelamatkan keberadaan manuskrip-manuskrip kuno tersebut.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah (Barpusda) Provinsi Jawa Tengah, merupakan pihak pertama yang seharusnya tanggap melihat fenomena tersebut. Langkah nyata yang dapat dilakukan Barpusda Jateng adalah pengiriman tenaga profesional dan kompeten di bidang preservasi dan konservasi. Barpusda Jateng dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) dalam mempercepat alih media manuskrip yang telah diperbaiki. Selain dengan pihak lokal, Barpusda Jateng dapat berkolaborasi dengan institusi di negara-negara tertentu yang memiliki sarana dan prasarana alih media manuskrip kuno berteknologi mutakhir. Bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa komputer juga diperlukan sebagai upaya mempermudah akses manuskrip hasil alih media.

Pasca penyelamatan fisik, upaya pemanfaatan manuskrip kuno juga perlu ditingkatkan. Kalangan akademisi dan budayawan merupakan pengguna potensial dalam meningkatkan nilai guna manuskrip-manuskrip tersebut. Dalam hal ini, upaya Rekso Pustoko untuk bersinergi dengan perguruan-perguruan tinggi dan komunitas-komunitas budaya perlu diwujudkan. Namun pada akhirnya, upaya untuk merangkul publik lebih luas juga perlu diupayakan agar publik mengetahui manfaat dari manuskrip-manuskrip tersebut.

Adanya sinergi antar berbagai pihak tersebut diharapkan mampu menyelamatkan manuskrip-manuskrip kuno yang masih tersisa, terutama di Rekso Pustoko Mangkunegaran. Bukan pekerjaan mudah, memang. Apalagi jika pihak Keraton Mangkunegaran masih belum memiliki kesadaran urgensi perawatan manuskrip kuno. Ada celetukan menarik dari kolega-kolega sejarawan bahwa manuskrip-manuskrip kuno tersebut disakralkan oleh pihak keraton. Akibatnya, manuskrip-manuskrip tersebut tidak tersentuh tangan dingin preservator. Salah kaprah tersebut seharusnya mampu diminimalisasi apabila para pengampu kebijakan bersedia bermusyawarah untuk meluruskan logika tersebut. Jika dibiarkan, sekitar 25.000an manuskrip lainnya tengah menunggu kepunahan termakan usia dan mitos belaka.

Iklan

*Tulisan lawas yang baru sempat diposting šŸ™‚

Yogyakarta, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), merupakan salah satu kota dengan industri wisata potensial di Indonesia. Keunikan budaya tradisional yang dikemas secara modern menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Perkembangan industri wisata yang sedemikian pesat memicu pertumbuhan bisnis penginapan dan industri ritel modern. Yogyakarta, selain memiliki potensi di sektor pariwisata, ternyata memiliki banyak industri lokal yang sempat berjaya di masanya. Ragam industri lokal di Yogyakarta tersebut menjadi suguhan utama dalam Pameran Arsip 2016 yang diselenggarakan oleh Prodi Kearsipan Sekolah Vokasi UGM pada 13-15 Mei lalu. Pameran yang bertajuk ā€œMenyingkap Arsip Industri di Yogyakartaā€ mengenalkan beberapa sektor industri lokal unggulan Yogyakarta, seperti industri logam/besi, industry kulit, industry batik, industry cerutu, dan industry gula.

Suguhan pameran arsip bertemakan industry merupakan salah satu upaya nyata bidang kearsipan untuk memberikan fondasi kebijakan pengembangan sektor industry daerah. Era MEA memang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menggeber produk-produk asli unggulan. Produk-produk asli Indonesia dominan digarap oleh para pelaku industry lokal yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Keberadaan para pelaku lokal tersebut, sayangnya, kerap tergeser perannya oleh pelaku industry yang memiliki modal besar dan jaringannya yang luas. Belum lagi dengan regulasi daerah yang sering menyulitkan industry-industri lokal untuk go internasional. Sajian arsip-arsip industry lokal di Yogyakarta diharapkan mampu membantu para pemangku kepentingan untuk dapat membangkitkan kejayaan industry-industri lokal yang pernah menjadi ikon Yogyakarta. Selain itu, arsip-arsip industry tersebut juga menjadi media efektif bagi investor, terutama investor asing, untuk dapat mengenal lebih dekat daerah tujuan investasinya. Pengenalan daerah investasi secara komprehensif juga dapat mengurangi dampak gesekan sosial dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, para investor mampu berperan aktif dan bersinergi dengan masyarakat lokal dalam menumbuhkan pundi-pundi ekonomi yang saling menguntungkan.

Arsip sektor industry tak sekedar berbicara dinamika di satu sektor, tetapi pengaruh keberadaan suatu industry lokal terhadap sektor lain. Prof. Aiko Kurasawa dalam Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang Tak Terceritakan juga berkisah tentang beberapa industry yang menjadi pendukung Jepang dalam menginvasi beberapa negara di Asia jelang Perang Dunia II. Keberadaan industry cetak, Ashashi Shinbun misalnya, menjadi modal utama Jepang untuk menyebarkan propagandanya melalui surat kabar. Beberapa industry otomotif pun ikut serta dilibatkan. Tentu saja industry-industri tersebut merupakan industry lokal Jepang yang kelak menjadi industry raksasa dengan pangsa pasar global. Secara garis besar, informasi yang terekam dalam arsip industry-industri tersebut juga mencerminkan kondisi sosial politik pada masa Perang Asia Timur Raya. Dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan modal utama dalam membangkitkan industry-industri lokal. Kebangkitan industry-industri lokal menjadi salah satu penanda bahwa Indonesia siap menghadapi berbagai perubahan global dan siap menjadi salah satu negara tangguh di era MEA.

*Tulisan lawas yang baru sempat diposting šŸ™‚

Euforia fenomena langka gerhana matahari mulai meredup. Fenomena alam tersebut meninggalkan jejak dalam berbagai rupa. Jejak gerhana dalam berbagai rupa tersebut direkam dalam berbagai media untuk kemudian diarsipkan. Salah satu media massa nasional memberitakan bahwa rekam jejak gerhana di nusantara masih terbilang langka. Dalam sebuah liputan menyebutkan bahwa catatan fenomena gerhana di nusantara yang berhasil ditemukan berupa arca. Adapun rekam jejak berupa naskah tertulis atau manuskrip hampir dikatakan belum berhasil dilacak. Selain minimnya rekam jejak gerhana, catatan penafsiran mengenai media rekam tersebut pun masih terbilang sedikit. Maka menjadi wajar apabila fenomena gerhana di Indonesia lebih didominasi penafsiran mitos dibandingkan hasil nalar ilmiah.

Pelacakan jejak gerhana dalam konteks nalar ilmiah dapat dimulai dari karya penelitian dan/atau pengamatan fenomena gerhana. Hasil penelitian fenomena gerhana umum disimpan oleh organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang astronomi, misalnya LAPAN dan NASA. Karya penelitian merupakan aset vital yang wajib dikelola sesuai standar pengelolaan dokumen penelitian, baik nasional maupun internasional. Peter Doorn dan Heiko Tjaisma dalam Introduction: Archiving Research Data menekankan bahwa pengelolaan karya penelitian harus dibedakan dengan jenis dokumen lainnya. Hal ini karena karya penelitian tidak hanya menjadi sumber rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki kekuatan hak paten. Pengelolaan dokumen karya penelitian sesuai standar menjadi salah satu upaya memerangi kegiatan plagiasi di dunia akademik.

Untuk memudahkan pengelolaan dokumen karya penelitian, beberapa organisasi menerapkan sistem otomasi atau komputerisasi pengelolaan dokumen. Upaya tersebut juga sebagai jawaban terhadap tuntutan kemudahan akses dan diseminasi karya tanpa perlu datang ke lokasi penyimpanan dokumen. Komputerisasi pun bukan tanpa masalah. Seamus Ross menekankan tiga hal yang perlu diwaspadai dalam komputerisasi, yaitu aspek legalitas, perlindungan keamanan data, dan perlindungan hak paten. Ketiga hal tersebut pun masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia yang memiliki angka plagiasi cukup tinggi. Selain itu, komputerisasi dalam bidang dokumentasi kerap hanya dijadikan sebagai agenda proyek minim tindak lanjut. Para pengelola dokumen karya penelitian hanya berhenti pada kegiatan penyimpanan dan diseminasi formal (katalog dan kanon). Padahal diseminasi formal seringkali tidak banyak membantu tersampaikannya makna karya penelitian kepada publik secara luas. Kebutuhan untuk mempopulerkan bahasa karya penelitian pun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para pengelola dokumen karya penelitian.

Pengelolaan dokumen karya penelitian sesuai standar merupakan upaya nyata memberikan kekuatan pelacakan jejak gerhana berbasis nalar ilmiah. Setelah dilacak, karya penelitian pun wajib didiseminasikan dengan bahasa populer. Kedua upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat penelitian di Indonesia yang dinilai masih rendah. Juga membantu publik untuk memahami fenomena-fenomena alam tidak hanya berdasarkan mitos, tetapi berbasis nalar ilmiah.

Bulan Maret selalu identik dengan dua peristiwa yang menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Pertama, peringatan 1 Maret atau Serangan Umum 1 Maret. Peristiwa bersejarah yang oleh Orde Baru dikemas dalam karya seni berupa film ā€œJanur Kuningā€. Kedua, pada tanggal 11 Maret terkait dengan peristiwa munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Sebuah surat perintah yang menandai peralihan zaman, dari Orde Lama kepada Orde Baru. Surat perintah yang, dalam historiografi Orde Baru, diawali suatu kudeta berdarah oleh PKI pada tahun 1965. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru pun menelurkan buah karya seni film ā€œPengkhianatan G 30 S PKIā€. Seni, dari kedua peristiwa bersejarah tersebut, dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkuat penulisan sejarah versinya sendiri. Dua karya seni berupa film tersebut, meski telah diarsipkan, juga menjadi sumber kekuatan bagi historiografi seni kontemporer.
Historiografi seni merupakan sesuatu hal yang belum banyak menjadi diskursus, bahkan di kalangan akademisi sejarah maupun kesenian. Secara sederhana, mengutip Prof. Agus Burhan, fungsi historiografi seni adalah sebagai pergulatan identitas keindonesiaan, instrument penerus nilai dan pengetahuan, dan legitimasi pencapaian seniman serta para patronnya. Sumber-sumber penulisan sejarah seni yang melimpah belum mampu menggairahkan akademisi untuk mengulik historiografi seni kontemporer. Permasalahan tersebut sejatinya juga menjadi pekerjaan rumah bagi akademisi kearsipan. Fokus utamanya adalah pada pelestarian dan diseminasi inventarisasi arsip karya seni secara apik dan menarik.
Karya seni sebagai arsip merupakan sesuatu yang belum banyak dipahami oleh akademisi dan praktisi kearsipan Indonesia. Sebagian besar akademisi dan praktisi kearsipan konservatif mengkategorikan karya seni hanya sebatas koleksi museum dan galeri seni. Karya seni tidak dapat dikatakan sebagai arsip, baik karya lukis, tari, film, dan sebagainya. Padahal, karya seni sebagai arsip telah lama menjadi diskursus bidang kearsipan Internasional. John Shepard, dalam sebuah artikel yang dimuat Fontes Artis Musicae pada tahun 2011 berjudul ā€œPreserve: Teaching Archives To Dance Companiesā€, memaparkan urgensi pelestarian arsip seni dansa Amerika Serikat. Proyek pelestarian arsip seni dansa tersebut dilatar belakangi oleh minimnya dokumentasi sebagai instrument penerus pengetahuan mengenai seni dansa Amerika Serikat. Filip van Dingenen, seniman visual dalam artikel berjudul ā€œFlota Nfumu: Rethinking Art, Archives, and Pedagogy in the Case of Copito de Nieveā€ memberikan gambaran bagaimana arsip lukisan anak-anak dari dua negara berbeda tentang gorila langka menjadi instrument pengajaran di sekolah-sekolah.

Pelestarian dan pemanfaatan arsip karya seni sejatinya telah dilakukan di Indonesia oleh komunitas-komunitas seni dan beberapa seniman. Kerja-kerja pengarsipan yang dilakukan komunitas seni maupun seniman sebagai individu, salah satunya didokumentasikan dalam buku ā€œArsipelago: Kerja Arsip dan Pengarsipan Seni Budaya di Indonesiaā€. Buku tersebut menjadi karya pertama yang membedah kearsipan dari sudut pandang yang jauh berbeda dari konsep konservatif yang selama ini dipahami. Hal yang menarik dari review buku tersebut adalah kelangkaan fisik arsip di bidang seni tari, musik, dan film. Dampaknya, banyak akademisi yang kesulitan mencari sumber pendukung dalam kerja-kerja ilmiah terkait bidang seni tersebut, termasuk pembuatan historiografi seni kontemporer. Permasalahan sama yang juga ditegaskan oleh Prof. Agus Burhan dalam pidato pengukuhan guru besar pada bulan Februari lalu. Arsipalego juga memuat beberapa kisah pelestarian arsip karya seni yang kerap mendapat masalah sokongan finansial. Pemahaman sempit ala Orde baru bahwa arsip adalah naskah, produk samping administrasi, dan hanya dikelola oleh lembaga kearsipan milik pemerintah masih mengakar kuat. Imbasnya, upaya pelestarian arsip yang dilakukan dalam skala komunitas maupun individu tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam menata ulang pemahaman mengenai arsip. Harapannya, arsip karya seni mampu menjadi sumber kekuatan para sejarawan seni Indonesia ketika bercerita tentang kerja-kerja seni kontemporer anak bangsa di kancah internasional.

Jamak diketahui jika kita berbicara tentang arsip dan kearsipan, maka pandangan kita akan mengerucut pada arsip pemerintahan dan/atau perusahaan. Arsip = surat, adalah mainstream yang melekat kuat hingga saat ini. Namun ketika disebutkan arsip lukisan, diary, genealogi, imigrasi, tidak sedikit dari kita, yang pernah bersentuhan dengan kearsipan, yang mengerutkan dahi, apa iya semua itu disebut arsip? Apakah arsip hanya ada di lingkungan pemerintahan dan perusahaan? Pemahaman ini yang coba diperluas oleh Prodi Kearsipan dengan mendatangkan sejarawan dari Belanda dalam sebuah kuliah umum.

Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa arsip tidak hanya ada di lingkungan pe

Jpeg

Mrs. Maaike dalam pemaparannya.

merintahan dan perusahaan, tetapi juga di tingkat yayasan,organisasi kemasyarakatan atau ormas, sampai pada komunitas dan individu. Definisi arsip dalam perundang-undangan pun menyebutkan dengan gamblang bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka jelaslah bahwa arsip tidak seharusnya dipahami dan dipelajari secara menyempit hanya di tataran pemerintahan dan perusahaan, tetapi juga mereka yang ada di skup yayasan, ormas, dan lain-lain. Menurut Maaike, narasumber yang diundang, arsip-arsip yang ia teliti sebagai sumber primer dalam riset PhDnya, belum banyak ditangani secara profesional. Perlu diketahui bahwa arsip-arsip yang diteliti oleh Maaike adalah arsip-arsip keagamaan pada masa kolonial Belanda, yang banyak disimpan di gereja-gereja yang tersebar di Jawa Tengah dan DIY. Hal inilah yang seharusnya menjadi suatu pandangan baru bagi calon-calon ahli madya kearsipan dan pemerhati arsip untuk menggali dan memahami lebih dalam tentang arsip-arsip privat, salah satunya arsip keagamaan, dalam konteks manajemen kearsipan. Pengalaman yang disampaikan Maaike juga mengingatkan saya terkait pengalaman pribadi menemani tim akuisisi ANRI yang hendak mengakuisisi arsip-arsip milik ormas Muhammadiyah, sekitar satu tahun lalu. Diakui oleh Maaike bahwa akses untuk arsip-arsip private milik yayasan memang terbilang sulit, apalagi ditambah dengan akses arsip kolonial di lembaga kearsipan nasional, baik di Belanda maupun Indonesia yang terbilang berbelit-belit. Oleh karena itu, apabila arsip-arsip privat yang bernilai kesejarahan dan masih disimpan oleh yayasan, ormas, maupun komunitas, dapat dikelola dengan profesional, bukan tidak mungkin akan melahirkan informasi-informasi menarik yang belum banyak diketahui oleh publik. Selain juga menambah variasi penulisan sejarah kolonial dari perspektif yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

Penggalian arsip-arsip privat dalam konteks manajemen kearsipan, dalam pengamatan pribadi saat melihat daftar tugas akhir mahasiswa, memang belum banyak diminati. Semoga dengan adanya kuliah umum ini akan menjadi pemantik bagi teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa kearsipan, untuk mempelajari dan menggali manajemen kearsipan untuk arsip-arsip privat, utamanya di yayasan maupun organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga mengingat semakin menjamurnya yayasan, komunitas, dan sejenisnya yang mulai mengambil peran-peran sejarah dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Perlu kiranya untuk mengetahui perkembangan dan peran organisasi-organisasi tersebut, dan sumber yang mampu menjawabnya, salah satunya adalah arsip.

Semoga yang sedikit ini dapat memberikan gambaran singkat terkait kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi D3 Kearsipan Sekolah Vokasi UGM.

Abstrak
Arus pertukaran tenaga kerja profesional tertentu menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan regional ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk menjamin kualitas dan profesionalitas tenaga kerja Indonesia, pemerintah mempersiapkan dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi tenaga kerja profesional Indonesia. Arsiparis merupakan salah satu tenaga profesional tertentu yang telah mencanangkan kebijakan sertifikasi kompetensi arsiparis melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sertifikasi arsiparis bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi arsiparis agar mampu menyelenggarakan kearsipan secara efektif, efisien, sistematis dan kompetitif sesuai amanat perundang-undangan. Penyelenggaraan sertifikasi arsiparis menjadi suatu hal yang penting sehingga dalam pengembangan karir arsiparis tidak hanya memperhatikan faktor pendidikan atau pengalaman saja, namun juga kolaborasi dari pendidikan, pengalaman, dan sikap atau etos kerja.

Kata kunci: arsiparis, sertifikasi, kompetensi, MEA

Abstract
Free-flow labor exchange for specified professional worker has became one of the important issues in the regional policy of ASEAN, the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. Our government has prepared the implementation of labor certification for Indonesian professionals worker. The main aim of certificationā€™s policy is ensuring the quality and professionalism of Indonesian workers. Archivists is one of specified professionalworker who has launched a certification policy of competence archivists through Law No. 43 Year 2009 on Archives. The aims of archivist certification policy is maintaining and developing the competence of archivist so he/she will be able to organize archives effectively, efficiently, systematically and competitive as mandated by the archivesā€™ law. The implementation of archivists certificationā€™s policy becomes an important matter so that the archivist career development not only take into his/her formal education and/or experience, but also the collaboration of education, experience, and attitudes or work attitude.

Keywords: archivist, certification, competence, AEC

A. Pendahuluan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kebijakan regional antar negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membawa dampak positif yang menjanjikan peningkatan standar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN, tetapi juga muncul sebentuk tantangan sekaligus ancaman bagi bursa tenaga kerja di Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang bagi negara-negara ASEAN untuk saling bertukar sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Hal ini seperti ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, seperti yang dilansir oleh media massa online bbc.co.uk, bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya, seharusnya mampu merespon peluang ini dengan cermat. Jumlah penduduk paling besar seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk menempatkan tenaga-tenaga kerja profesional dan kompeten yang dimiliki ke berbagai negara ASEAN. Para pekerja profesional tersebut nantinya tidak hanya bekerja sebagai penghasil devisa negara, namun juga diharapkan mampu mentransfer ilmu yang diperoleh melalui pengalaman kerja di negara-negara lain. Transfer ilmu tersebut diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi di negaranya sendiri sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kewibawaan Indonesia di mata global. Namun jika melihat pada realita di lapangan, jumlah penduduk yang besar tersebut kerap tidak diimbangi dengan pengelolaan tenaga kerja, terutama tenaga kerja profesi tertentu, yang dididik secara kompeten dan profesional.
Minimnya pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja profesional diperparah dengan pandangan bahwa pekerja pada profesi keahlian tertentu masih kurang bergengsi dibandingkan jabatan pada kategori struktural, seperti direktur atau manajer, utamanya di lingkungan pemerintahan hingga perguruan tinggi. Padahal badan PBB yang menangani masalah ketenaga-kerjaan dan perburuhan, ILO melansir suatu laporan bahwa pada tahun 2015 ini, permintaan tenaga kerja profesional akan naik sekitar 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sedangkan pada level rendah meningkat hingga 24% atau 12 juta. Apabila Indonesia tidak segera fokus mengelola tenaga-tenaga profesional dan masih berkutat pada tenaga kerja level rendah, maka dikhawatirkan tenaga-tenaga profesional tertentu dari Indonesia akan kalah bersaing dengan tenaga-tenaga profesional tertentu dari berbagai negara ASEAN lainnya. Akumulasi dari hal itu adalah menurunnya tingkat kesejahteraan para pekerja profesional sehingga semakin minim angkatan kerja Indonesia yang bersedia duduk bekerja sebagai tenaga kerja keahlian tertentu. Padahal dalam perkembangannya, tenaga profesional atau keahlian tertentu menjadi tenaga kerja bergengsi seiring dengan tuntutan kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang hanya mampu ditangani oleh para profesional tertentu.
Jabatan fungsional arsiparis merupakan salah satu tenaga profesional tertentu yang kerap mendapat perlakuan minim dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak awal disahkannya sebagai jabatan fungsional tertentu dan profesi yang menuntut keahlian spesifik di bidang kearsipan, arsiparis dihadapkan pada persoalan pengembangan kompetensi yang berimbas pada minimnya pundi-pundi kesejahteraan yang diterima. Kegiatan pengelolaan arsip yang kerap dilakukan oleh tenaga-tenaga kontrak dan magang bahkan hanya setingkat SMA/SMK/sederajat menjadikan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lembaga atau organisasi menjadi tidak efektif dan efisien. Hal inilah yang kemudian memicu minimnya perhatian terhadap jabatan fungsional arsiparis. Jabatan fungsional arsiparis pun dianggap sebagai jabatan buangan dari kelompok struktural atau fungsional lain karena tersandung kasus-kasus tertentu. Dampaknya, kesulitan dalam pengadaan dana diklat, minimnya lembaga diklat yang diakui, serta kurangnya pemahaman pimpinan struktural terkait peran penting jabatan fungsional arsiparis menjadi faktor-faktor yang menghambat pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Perhatian terhadap urgensi pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis mulai terlihat setelah diberlakukan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan peran sertifikasi kompetensi dalam upaya peningkatan profesionalisme jabatan fungsional arsiparis.
Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini akan menganalisis urgensi sertifikasi kompetensi jabatan fungsional arsiparis dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan di akhir 2015. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan interview dengan arsiparis ahli di salah satu perguruan tinggi. Sedangkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh artikel ini adalah mengapa sertifikasi kompetensi jabatan fungsional arsiparis dianggap vital di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?

B. Kerangka Teori
1. Kompetensi dan Sertifikasinya
Sumber daya manusia merupakan modal utama dan tolok ukur kemajuan suatu organisasi. Menurut Samsudin (2006: 21), sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas unggul, kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi dapat membuat sumber daya yang lain bisa berjalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan pengetahuan dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi.
Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan, ketrampilan atau keahlian tetapi juga penguasaan sikap dan perilaku yang baik bagi aparatur. Konsep mengenai kompetensi pertama kali dipopulerkan oleh Boyatzis yang mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Setelah itu, muncul berbagai definisi dan pemahaman terkait kompetensi. Menurut Green dalam Kessler (2006), kompetensi didefinisikan sebagai a written description of measurable work habits and personal skills used to achieve a work objective. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut BNSP) menetapkan definisi kompetensi kerja sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aris Wahyudi (2015) menjelaskan, kompetensi terdiri cakupan pengetahuan (pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; pelatihan-pelatihan yang sesuai dan telah diverifikasi; dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah diverifikasi), cakupan keterampilan (keterampilan melaksanakan pekerjaan atau task skill; keterampilan mengelola pekerjaan atau task management skill; keterampilan mengantisipasi kemungkinan atau contingency management skill; keterampilan mengelola lingkungan kerja atau job/role environment skill; dan keterampilan beradaptasi atau transfer skill), dan cakupan sikap (performa selama di tempat kerja; tanggapan lingkungan kerja; penghargaan; dan penilaian kliennya). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu perpaduan antara ilmu, ketrampilan dan sikap yang menunjang profesionalisme seseorang individu dalam melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang telah disepakati. Supaya kompetensi yang dimiliki oleh para tenaga profesi tertentu diakui kualitasnya oleh pemegang kebijakan dan publik secara umum, maka diperlukan suatu penilaian yang disahkan secara legal formal melalui sertifikasi kompetensi.
Menurut Agus Widayat dalam tesisnya menyebutkan bahwa sertifikasi kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan kepada seseorang perihal kemampuannya dalam aspek pengetahā€™uan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. BNSP menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik dalam lingkup regional maupun global. Sertifikasi kompetensi dapat dilakukan apabila terdapat tolok ukur sebagai standar kompetensi kerja. Materi uji dalam sertifikasi berupa unit-unit kompetensi yang telah dibakukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SKKNI), yaitu suatu uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam sertifikasi kompetensi, yaitu (Wahyudi, 2015):
1. Terukur : mengacu pada SKKNI atau standar internasional atau standar khusus;
2. Objektif : tidak terjadi konflik kepentingan;
3. Tertelusuri : keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali;
4. Acceptable : dapat diterima semua stakeholders;
5. Accountable : tanggung jawab dan tanggung gugat.

2. Jabatan Fungsional Arsiparis dan Kompetensinya
Arsiparis merupakan salah satu jabatan fungsional dalam rumpun bidang kearsipan dan perpustakaan. Menurut PermenPAN Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Arsiparis ditetapkan sebagai jabatan fungsional pada tahun 1990 melalui KepMenPAN Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis. Sebelum penetapan tersebut, arsiparis disebut sebagai ahli kearsipan dengan tugas mengembangkan, menilai dan memelihara catatan dan dokumen yang memiliki nilai sejarah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa fungsi dan tugas arsiparis meliputi:
1. menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;
2. menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
7. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Dalam perkembangannya, jabatan fungsional arsiparis kurang diapresiasi keberadaannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan bidang kearsipan di Indonesia yang kurang mendapat respon positif bahkan dari pemerintah. Efeknya, jabatan fungsional arsiparis tidak begitu banyak menarik minat PNS yang ingin meniti karir. Tidak sedikit yang melamar menjadi arsiparis sekadar sebagai batu loncatan untuk menuju jabatan struktural, dalam suatu organisasi publik. Faktor-faktor seperti kurangnya pengembangan, minimnya fasilitas dan tunjangan, batas usia pensiun yang sama dengan jabatan lainnya menjadi sebab utama jabatan fungsional arsiparis tidak banyak diminati oleh sebagian besar PNS. Padahal peran jabatan fungsional arsiparis menjadi vital dalam menunjang kinerja pemerintahan.
Secara umum, kompetensi yang harus dimiliki oleh arsiparis dalam setiap jenjangnya terdiri dari: kompetensi pengelolaan arsip dinamis, kompetensi pengelolaan arsip statis dan kompetensi pembinaan kearsipan. Burhanudin (2013: 90-91) menetapkan empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, yaitu: (1) Kompetensi teknis, yaitu kemampuan mengelola penyelenggaraan kearsipan; (2) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan teori kearsipan secara luas dan mendalam, serta pengembangan teori-teori kearsipan sesuai dengan dinamika kearsipan; (3) Kompetensi kepribadian, menekankan pada kemampuan untuk menyelaraskan diri antara dorongan-dorongan yang muncul dari masing-masing individu dengan tuntutan profesinya; (4) Kompetensi sosial, arsiparis dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan norma sosial sesuai dengan konteks masyarakatnya. Sedangkan Qonitah (2015) membagi kompetensi inti profesi manajemen rekod dan arsip berdasarkan domain (grup atau kategori kompetensi di daerah kinerja tertentu yang merupakan tanggung jawab besar atau tugas yang membentuk profesi, terdiri dari fungsi Bisnis, Praktek RIM, Manajemen Resiko, Komunikasi & Pemasaran, Teknologi Informasi, dan Kepemimpinan) dan level (jumlah pengetahuan atau pengalaman seseorang yang relevan dengan topik khusus atau seperangkat keterampilan, terlepas dari waktu dalam profesi tertentu, terdiri dari empat level sejak praktisi hingga eksekutif profesional).
Untuk dapat mengetahui tingkat kompetensi seorang arsiparis, maka dibutuhkan proses sertifikasi kompetensi yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Menurut PP Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal kepada sumber daya manusia kearsipan oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan. Untuk memperoleh sertifikasi, arsiparis harus mengikuti uji koompetensi sesuai dengan bidang teknis tertentu. Arsiparis yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikasi, dikenakan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan kegiatan kearsipan tertentu sesuai dengan yang disertifikasikan. Selain itu, adanya sertifikasi kompetensi kearsipan memungkinkan arsiparis untuk melakukan bimbingan teknis secara penuh sesuai dengan bidang teknis yang telah disertifikasi.
C. Urgensi Sertifikasi bagi Jabatan Fungsional Arsiparis
Sumber daya manusia era globalisasi tidak hanya dituntut untuk pandai secara kapasitas common knowledge dan work-attitude, tetapi juga mumpuni dalam keahlian tertentu (specific knowledge), yang tergabung dalam kompetensi. Hal inilah yang kemudian harus menjadi fokus perhatian bagi jabatan fungsional arsiparis. Berdasarkan hasil pengamatan dari salah satu arsiparis ahli di suatu lembaga kearsipan disebutkan bahwa terdapat suatu ketidak-sinkronan antara jenjang jabatan arsiparis dengan kompetensi yang dimiliki. Sebagai permisalan, seorang arsiparis yang sebenarnya telah memiliki kompetensi hingga tingkat keahlian, namun realitanya, ia masih berada pada jenjang arsiparis tingkat ketrampilan. Fenomena tersebut tidak lain karena adanya pengaruh pertimbangan golongan pangkat sebagai dampak dari kebijakan pengaturan pegawai negeri sipil versi lama. Dampak tersebut kemudian hendak diminimalisasi melalui revisi undang-undang kepegawaian terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut, kompetensi aparatur sipil negara (sebelumnya disebut PNS) menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kinerjanya, terutama bagi kelompok jabatan fungsional tertentu.
Peningkatan kebutuhan terhadap tenaga-tenaga profesional tertentu sebagai dampak dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seharusnya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi jabatan fungsional arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi arsiparis tidak hanya melihat pada dinamika lokal dan regional, namun juga dinamika kearsipan secara internasional. Dalam pengamatan penulis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis, terutama arsiparis di tingkat daerah, masih didominasi pada wawasan lokal atau nasional, dan terlihat belum ada kesungguhan dari para arsiparis untuk mengembangkan wawasan kompetensinya secara global. Minimnya motivasi arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya ke lingkup internasional dapat dilihat dalam hal kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing dan keengganan untuk mengaplikasikan teknologi informasi di bidang kearsipan. Kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing berdampak dalam hal penyerapan atau transfer ilmu kearsipan, baik secara literatur pustaka maupun komunikasi dengan para pakar, komunitas hingga lembaga kearsipan internasional. Maka tidak mengherankan apabila perkembangan dunia kearsipan di Indonesia mengalami kelambanan tersebab faktor pendukung utama berupa sumber daya manusia kearsipan yang enggan mengembangkan kompetensinya untuk go international. Hal ini tentu akan menjadi semacam ancaman tersendiri bagi daya saing dan profesionalisme arsiparis Indonesia di mata regional ASEAN maupun global. Penyeragaman standar kompetensi tenaga profesional tertentu memang baru sampai pada profesi dokter, perawat, insinyur, dokter gigi dan akuntan. Namun demikian, peluang untuk meluaskan penyeragaman standar kompetensi menjadi semakin terbuka mengingat lembaga pembina kearsipan nasional, ANRI, yang telah banyak berperan aktif dalam komunitas-komunitas kearsipan ASEAN. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu kesiapan bagi para arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya dan melakukan sertifikasi sebagai dasar formal pengakuan terhadap kualitas diri dan profesinya.
Kebijakan sertifikasi arsiparis merupakan salah satu isu penting saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun seperti kebijakan pemerintah pada umumnya, sertifikasi arsiparis menimbulkan dinamika dalam implementasinya. Menurut EK, salah satu arsiparis ahli di suatu lembaga kearsipan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi arsiparis merupakan bentuk objektivitas dan transparansi pengelolaan sumber daya arsiparis. Sertifikasi arsiparis menjadi suatu bentuk penegasan bahwa untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis, seseorang individu haruslah memiliki kompetensi yang sudah distandarisasi dalam perundang-undangan kearsipan. Hal ini juga sebagai penguat kedudukan profesi arsiparis yang tidak hanya dibekali keterampilan mengurus surat masuk dan keluar atau berposisi sebagai agendaris. Aspek-aspek yang menjadi materi penilaian dalam sertifikasi arsiparis, yaitu tes tertulis (bobot 50%), praktek (bobot 30%), dan wawancara (bobot 20%). Menurut EK, bobot tersebut masih harus disesuaikan dengan jenjang jabatan yang akan disertifikasi. Apabila jenjang jabatan ada pada kategori keterampilan, maka aspek praktek harus lebih memiliki bobot lebih besar dari aspek tertulis teori. Sedangkan pada jenjang jabatan kategori keahlian, maka sudah seharusnya jika tes tertulis teori mendapatkan bobot lebih tinggi dibandingkan aspek praktek. Adapun prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikasi arsiparis mengacu pada PerKa ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan, yaitu:
a. Sertifikasi dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang akan disertifikasi dengan melampirkan data;
b. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui verifikasi dan penilaian terhadap masing-masing unsur oleh tim;
c. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data unsur sertifikasi arsiparis;
d. Apabila pihak yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka akan diberitahukan secara tertulis, untuk selanjutnya dapat mengajukan kembali setelah melengkapi data unsur persyaratan yang dimaksud;
e. Pihak yang telah memenuhi unsur sertifikasi akan diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi;
f. Tim verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada tim penilai;
g. Tim penilai melakukan penilaian terhadap data unsur dan menetapkan nilai sertifikasi;
h. Hasil penilaian tim penilai berupa saran/rekomendasi pertimbangan dilaporkan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui direktur yang bertanggung jawab dalam bidang sertifikasi;
i. Kepala ANRI menetapkan tingkat kompetensi tertentu arsiparis.

Sertifikasi kompetensi profesi diharapkan mampu memberikan jalan dan patokan bahwa pencapaian jenjang profesi yang tinggi dapat dicapai tidak hanya dari pendidikan, tetapi dapat dicapai dari pelatihan yang terstruktur/formal, pendidikan masyarakat, pengalaman pada bidang profesinya. Dengan demikian, setiap arsiparis dapat merencanakan jenjang karir yang akan dicapai dan dapat mengukur pencapaiannya. Sertifikasi kompetensi arsiparis memiliki manfaat yang cukup signifikan, yaitu:
1. Bagi profesi arsiparis, selain memberikan arah jenjang karir, juga membantu meyakinkan kepada kolega bahwa individu pemegang sertifikasi tersebut memang senyata-nyata kompeten di bidang kearsipan;
2. Bagi instansi tempat arsiparis bekerja, membantu untuk meyakinkan para stake holders bahwa dokumen arsip yang ada di instansi tersebut dikelola oleh tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya, membantu proses rekruitmen tenaga arsiparis sehingga didapatkan tenaga arsiparis yang kompeten dengan cepat dan tepat, serta membantu dalam menetapkan remunerasi yang sesuai;
3. Bagi masyarakat luas, memberikan kepastian bahwa publik mendapatkan informasi yang otentik, reliabel dan dapat digunakan sebagai hasil pengelolaan arsipnya sehingga terjamin hak-hak kepublikannya;
4. Bagi lembaga diklat arsiparis, dapat membantu untuk memastikan pencapaian hasil pendidikan dan pelatihannya.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Komitmen untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 akan segera diimplementasikan. Kunci utama dalam menghadapi era MEA ini adalah pada peningkatan kompetensi SDM Indonesia agar dapat memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dalam upaya peningkatan daya saing SDM nasional, salah satu pilar utamanya adalah dengan memastikan dan memelihara kompetensi kerja dari tenaga kerja melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Bagi jabatan fungsional arsiparis, implementasi MEA di akhir 2015 menjadi peluang untuk dapat mengembangkan bidang kearsipan secara lebih dinamis. Implementasi MEA menjadi pembuka bagi pertukaran ilmu dan pengalaman, serta kompetensi dari arsiparis di negara-negara ASEAN lainnya, misalnya dengan Malaysia. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi arsiparis akan memungkinkan bagi arsiparis Indonesia untuk dapat terus mengembangkan diri dan kompetensinya sehingga mampu memperbaiki penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih dinamis dan kompetitif.
2. Saran
Pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis melalui sertifikasi arsiparis dalam menghadapi MEA 2015 nanti memiliki tantangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran:
a. Perlunya pemetaan ulang standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis agar disesuaikan dengan dinamika bidang kearsipan secara Internasional;
b. Kejelasan dan pemantapan dasar kebijakan bagi pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi hingga penyelenggara uji kompetensi bagi jabatan fungsional arsiparis;
c. Pengembangan wawasan arsiparis tentang dinamika regional ASEAN dan internasional, khususnya di bidang kearsipan.

Daftar Pustaka
Manopo, Christine. 2011. Competency Based Talent and Performance Management System. Jakarta: Salemba Empat.
Rokhmatun, Burhanudin Dwi. 2013. Profesi Kearsipan: Memahami Profesi Kearsipan, Karakteristik&Syarat, ketrampilan&Pengetahuan, Kompetensi, dan Kode Etik Arsiparis. Yogyakarta: Panduan

Terbitan Berkala
Majalah Sertifikasi Edisi I Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Makalah Seminar
Aris Wahyudi dalam ā€œKebijakan Pemerintah RI Berkaitan dengan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi dalam Masyarakat MEA 2015 dalam Era Digitalā€ yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Hani Qonitah dalam ā€œKompetensi Profesi
Manajemen Rekod dan Arsip :
dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN
di Era Digitalā€ yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Mustari Irawan dalam ā€œArah Kebijakan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Kearsipan dalam Menyambut MEA dalam Era Digitalā€ yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Sumarna F. Abdurahman dalam ā€œSertifikasi Kompetensi Menghadapi MEA 2015ā€ yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Internet
http://www.bbc.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec (diunduh pada 20 Mei 2015 di Yogyakarta)

http://www.pusakaindonesia.org/menyongsong-pasar-bebas-asean-mea-2015/ (diunduh pada 20 Mei 2015 di Yogyakarta)

“Ati-ati lho, nanti kamu di-jonru-kan”

Beberapa hari ini harian Kompas kerap mengangkat tema seputar informasi digital dan media sosial. Efektivitas media sosial beserta informasi maupun data yang dibagikan secara cuma-cuma menjadi fenomena yang menarik untuk didiskusikan. Media sosial saat ini tidak berhenti pada penggunaan privasi, tetapi juga memiliki pengaruh yang cukup efektif terhadap pengambilan kebijakan publik. Dalam pengetahuan penulis, pengaruh media sosial terhadap pengambilan kebijakan publik mulai terlihat saat akun Trio Macan 2000 semakin gencar membuka informasi yang dianggap “langka”. Keriuhan berlanjut jelang hingga pelaksanaan Pilpres tahun lalu. Perang tanding antar pendukung capres dapat kita saksikan hampir 24 jam setiap hari di media sosial. Berbagai data dan informasi menjadi senjata untuk saling mengklaim keunggulan masing-masing calon. Sebetulnya jika ditelusuri lebih detail, tidak sedikit akun di media sosial yang menyebarkan data dan informasi yang diragukan validitas, keabsahan, otentisitasnya. Apa yang dilakukan Jonru hanya sebagian kecil saja. Beberapa yang saya temukan bahkan enggan menyebutkan sumber resmi dari data dan informasi yang ia atau mereka catut. Hal inilah yang tidak banyak disadari oleh sebagian besar publik pengguna media sosial. Harian Kompas bahkan menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perkembangan dan etika penggunaan media sosial masih belum memadai. Minimnya literasi media sosial diperparah dengan keengganan untuk menengok lebih cermat payung hukum soal informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hingga Undang-Undang Kearsipan.

Persebaran data maupun informasi yang diragukan tersebut sebetulnya dapat diminimalisasi melalui pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap pengelolaan arsip. Arsip merupakan salah satu bentuk rekaman informasi tentang kegiatan, kejadian apapun dari berbagai jenis organisasi (baik pemerintah maupun non-pemerintah) hingga individu yang menjadi rujukan primer dalam pengambilan kebijakan maupun aktivitas ilmiah. Dalam bidang kearsipan, informasi dipilah-pilih sehingga memiliki kekuatan dasar yang valid dan otentik bagi kepentingan pengguna. Pengelolaan arsip yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan bermanfaat tidak hanya bagi organisasi dan individu pemilik arsip, tetapi juga bagi publik secara menyeluruh. Dalam pengelolaannya, arsip pada dasarnya bersifat terbuka, namun dapat dinyatakan tertutup aksesnya apabila pertimbangan-pertimbangan berikut terjadi:

1. menghambat proses penegakan hukum;

2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;

5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

7. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

8. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

9. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Keputusan untuk menutup akses terhadap arsip tersebut tentu memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan untuk menutup akses arsip pun tidak dilakukan secara sepihak oleh lembaga kearsipan, tetapi juga atas dasar permintaan dari organisasi pemilik arsip. Misalnya dalam undang-undang kearsipan disebutkan:

Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ā  Ā  Ā ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Undang-undang yang mengatur soal keterbukaan informasi pun menyinggung tentang batas-batas penggunaan informasi. Sila cek ulasan singkat saya dalamĀ Batas-Batas Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, bersikaplah bijak dan berpikirlah milyaran bahkan trilyunan kali ketika hendak berbagi data maupun informasi di media sosial. SekaliĀ klikĀ dapat menentukan hajat hidup orang banyak.Ā Be wise, guys! šŸ˜€