Abstrak
Arus pertukaran tenaga kerja profesional tertentu menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan regional ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk menjamin kualitas dan profesionalitas tenaga kerja Indonesia, pemerintah mempersiapkan dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi tenaga kerja profesional Indonesia. Arsiparis merupakan salah satu tenaga profesional tertentu yang telah mencanangkan kebijakan sertifikasi kompetensi arsiparis melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sertifikasi arsiparis bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi arsiparis agar mampu menyelenggarakan kearsipan secara efektif, efisien, sistematis dan kompetitif sesuai amanat perundang-undangan. Penyelenggaraan sertifikasi arsiparis menjadi suatu hal yang penting sehingga dalam pengembangan karir arsiparis tidak hanya memperhatikan faktor pendidikan atau pengalaman saja, namun juga kolaborasi dari pendidikan, pengalaman, dan sikap atau etos kerja.

Kata kunci: arsiparis, sertifikasi, kompetensi, MEA

Abstract
Free-flow labor exchange for specified professional worker has became one of the important issues in the regional policy of ASEAN, the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. Our government has prepared the implementation of labor certification for Indonesian professionals worker. The main aim of certification’s policy is ensuring the quality and professionalism of Indonesian workers. Archivists is one of specified professionalworker who has launched a certification policy of competence archivists through Law No. 43 Year 2009 on Archives. The aims of archivist certification policy is maintaining and developing the competence of archivist so he/she will be able to organize archives effectively, efficiently, systematically and competitive as mandated by the archives’ law. The implementation of archivists certification’s policy becomes an important matter so that the archivist career development not only take into his/her formal education and/or experience, but also the collaboration of education, experience, and attitudes or work attitude.

Keywords: archivist, certification, competence, AEC

A. Pendahuluan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kebijakan regional antar negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membawa dampak positif yang menjanjikan peningkatan standar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN, tetapi juga muncul sebentuk tantangan sekaligus ancaman bagi bursa tenaga kerja di Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang bagi negara-negara ASEAN untuk saling bertukar sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Hal ini seperti ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, seperti yang dilansir oleh media massa online bbc.co.uk, bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya, seharusnya mampu merespon peluang ini dengan cermat. Jumlah penduduk paling besar seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk menempatkan tenaga-tenaga kerja profesional dan kompeten yang dimiliki ke berbagai negara ASEAN. Para pekerja profesional tersebut nantinya tidak hanya bekerja sebagai penghasil devisa negara, namun juga diharapkan mampu mentransfer ilmu yang diperoleh melalui pengalaman kerja di negara-negara lain. Transfer ilmu tersebut diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi di negaranya sendiri sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kewibawaan Indonesia di mata global. Namun jika melihat pada realita di lapangan, jumlah penduduk yang besar tersebut kerap tidak diimbangi dengan pengelolaan tenaga kerja, terutama tenaga kerja profesi tertentu, yang dididik secara kompeten dan profesional.
Minimnya pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja profesional diperparah dengan pandangan bahwa pekerja pada profesi keahlian tertentu masih kurang bergengsi dibandingkan jabatan pada kategori struktural, seperti direktur atau manajer, utamanya di lingkungan pemerintahan hingga perguruan tinggi. Padahal badan PBB yang menangani masalah ketenaga-kerjaan dan perburuhan, ILO melansir suatu laporan bahwa pada tahun 2015 ini, permintaan tenaga kerja profesional akan naik sekitar 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sedangkan pada level rendah meningkat hingga 24% atau 12 juta. Apabila Indonesia tidak segera fokus mengelola tenaga-tenaga profesional dan masih berkutat pada tenaga kerja level rendah, maka dikhawatirkan tenaga-tenaga profesional tertentu dari Indonesia akan kalah bersaing dengan tenaga-tenaga profesional tertentu dari berbagai negara ASEAN lainnya. Akumulasi dari hal itu adalah menurunnya tingkat kesejahteraan para pekerja profesional sehingga semakin minim angkatan kerja Indonesia yang bersedia duduk bekerja sebagai tenaga kerja keahlian tertentu. Padahal dalam perkembangannya, tenaga profesional atau keahlian tertentu menjadi tenaga kerja bergengsi seiring dengan tuntutan kebutuhan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang hanya mampu ditangani oleh para profesional tertentu.
Jabatan fungsional arsiparis merupakan salah satu tenaga profesional tertentu yang kerap mendapat perlakuan minim dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak awal disahkannya sebagai jabatan fungsional tertentu dan profesi yang menuntut keahlian spesifik di bidang kearsipan, arsiparis dihadapkan pada persoalan pengembangan kompetensi yang berimbas pada minimnya pundi-pundi kesejahteraan yang diterima. Kegiatan pengelolaan arsip yang kerap dilakukan oleh tenaga-tenaga kontrak dan magang bahkan hanya setingkat SMA/SMK/sederajat menjadikan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lembaga atau organisasi menjadi tidak efektif dan efisien. Hal inilah yang kemudian memicu minimnya perhatian terhadap jabatan fungsional arsiparis. Jabatan fungsional arsiparis pun dianggap sebagai jabatan buangan dari kelompok struktural atau fungsional lain karena tersandung kasus-kasus tertentu. Dampaknya, kesulitan dalam pengadaan dana diklat, minimnya lembaga diklat yang diakui, serta kurangnya pemahaman pimpinan struktural terkait peran penting jabatan fungsional arsiparis menjadi faktor-faktor yang menghambat pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Perhatian terhadap urgensi pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis mulai terlihat setelah diberlakukan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan peran sertifikasi kompetensi dalam upaya peningkatan profesionalisme jabatan fungsional arsiparis.
Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini akan menganalisis urgensi sertifikasi kompetensi jabatan fungsional arsiparis dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diterapkan di akhir 2015. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan interview dengan arsiparis ahli di salah satu perguruan tinggi. Sedangkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh artikel ini adalah mengapa sertifikasi kompetensi jabatan fungsional arsiparis dianggap vital di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015?

B. Kerangka Teori
1. Kompetensi dan Sertifikasinya
Sumber daya manusia merupakan modal utama dan tolok ukur kemajuan suatu organisasi. Menurut Samsudin (2006: 21), sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas unggul, kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi dapat membuat sumber daya yang lain bisa berjalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan pengetahuan dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi.
Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan, ketrampilan atau keahlian tetapi juga penguasaan sikap dan perilaku yang baik bagi aparatur. Konsep mengenai kompetensi pertama kali dipopulerkan oleh Boyatzis yang mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Setelah itu, muncul berbagai definisi dan pemahaman terkait kompetensi. Menurut Green dalam Kessler (2006), kompetensi didefinisikan sebagai a written description of measurable work habits and personal skills used to achieve a work objective. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut BNSP) menetapkan definisi kompetensi kerja sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Aris Wahyudi (2015) menjelaskan, kompetensi terdiri cakupan pengetahuan (pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; pelatihan-pelatihan yang sesuai dan telah diverifikasi; dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah diverifikasi), cakupan keterampilan (keterampilan melaksanakan pekerjaan atau task skill; keterampilan mengelola pekerjaan atau task management skill; keterampilan mengantisipasi kemungkinan atau contingency management skill; keterampilan mengelola lingkungan kerja atau job/role environment skill; dan keterampilan beradaptasi atau transfer skill), dan cakupan sikap (performa selama di tempat kerja; tanggapan lingkungan kerja; penghargaan; dan penilaian kliennya). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu perpaduan antara ilmu, ketrampilan dan sikap yang menunjang profesionalisme seseorang individu dalam melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang telah disepakati. Supaya kompetensi yang dimiliki oleh para tenaga profesi tertentu diakui kualitasnya oleh pemegang kebijakan dan publik secara umum, maka diperlukan suatu penilaian yang disahkan secara legal formal melalui sertifikasi kompetensi.
Menurut Agus Widayat dalam tesisnya menyebutkan bahwa sertifikasi kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan kepada seseorang perihal kemampuannya dalam aspek pengetah’uan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. BNSP menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik dalam lingkup regional maupun global. Sertifikasi kompetensi dapat dilakukan apabila terdapat tolok ukur sebagai standar kompetensi kerja. Materi uji dalam sertifikasi berupa unit-unit kompetensi yang telah dibakukan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SKKNI), yaitu suatu uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam sertifikasi kompetensi, yaitu (Wahyudi, 2015):
1. Terukur : mengacu pada SKKNI atau standar internasional atau standar khusus;
2. Objektif : tidak terjadi konflik kepentingan;
3. Tertelusuri : keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali;
4. Acceptable : dapat diterima semua stakeholders;
5. Accountable : tanggung jawab dan tanggung gugat.

2. Jabatan Fungsional Arsiparis dan Kompetensinya
Arsiparis merupakan salah satu jabatan fungsional dalam rumpun bidang kearsipan dan perpustakaan. Menurut PermenPAN Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Arsiparis ditetapkan sebagai jabatan fungsional pada tahun 1990 melalui KepMenPAN Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis. Sebelum penetapan tersebut, arsiparis disebut sebagai ahli kearsipan dengan tugas mengembangkan, menilai dan memelihara catatan dan dokumen yang memiliki nilai sejarah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa fungsi dan tugas arsiparis meliputi:
1. menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;
2. menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
7. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Dalam perkembangannya, jabatan fungsional arsiparis kurang diapresiasi keberadaannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan bidang kearsipan di Indonesia yang kurang mendapat respon positif bahkan dari pemerintah. Efeknya, jabatan fungsional arsiparis tidak begitu banyak menarik minat PNS yang ingin meniti karir. Tidak sedikit yang melamar menjadi arsiparis sekadar sebagai batu loncatan untuk menuju jabatan struktural, dalam suatu organisasi publik. Faktor-faktor seperti kurangnya pengembangan, minimnya fasilitas dan tunjangan, batas usia pensiun yang sama dengan jabatan lainnya menjadi sebab utama jabatan fungsional arsiparis tidak banyak diminati oleh sebagian besar PNS. Padahal peran jabatan fungsional arsiparis menjadi vital dalam menunjang kinerja pemerintahan.
Secara umum, kompetensi yang harus dimiliki oleh arsiparis dalam setiap jenjangnya terdiri dari: kompetensi pengelolaan arsip dinamis, kompetensi pengelolaan arsip statis dan kompetensi pembinaan kearsipan. Burhanudin (2013: 90-91) menetapkan empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, yaitu: (1) Kompetensi teknis, yaitu kemampuan mengelola penyelenggaraan kearsipan; (2) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan teori kearsipan secara luas dan mendalam, serta pengembangan teori-teori kearsipan sesuai dengan dinamika kearsipan; (3) Kompetensi kepribadian, menekankan pada kemampuan untuk menyelaraskan diri antara dorongan-dorongan yang muncul dari masing-masing individu dengan tuntutan profesinya; (4) Kompetensi sosial, arsiparis dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan norma sosial sesuai dengan konteks masyarakatnya. Sedangkan Qonitah (2015) membagi kompetensi inti profesi manajemen rekod dan arsip berdasarkan domain (grup atau kategori kompetensi di daerah kinerja tertentu yang merupakan tanggung jawab besar atau tugas yang membentuk profesi, terdiri dari fungsi Bisnis, Praktek RIM, Manajemen Resiko, Komunikasi & Pemasaran, Teknologi Informasi, dan Kepemimpinan) dan level (jumlah pengetahuan atau pengalaman seseorang yang relevan dengan topik khusus atau seperangkat keterampilan, terlepas dari waktu dalam profesi tertentu, terdiri dari empat level sejak praktisi hingga eksekutif profesional).
Untuk dapat mengetahui tingkat kompetensi seorang arsiparis, maka dibutuhkan proses sertifikasi kompetensi yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Menurut PP Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal kepada sumber daya manusia kearsipan oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan. Untuk memperoleh sertifikasi, arsiparis harus mengikuti uji koompetensi sesuai dengan bidang teknis tertentu. Arsiparis yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikasi, dikenakan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan kegiatan kearsipan tertentu sesuai dengan yang disertifikasikan. Selain itu, adanya sertifikasi kompetensi kearsipan memungkinkan arsiparis untuk melakukan bimbingan teknis secara penuh sesuai dengan bidang teknis yang telah disertifikasi.
C. Urgensi Sertifikasi bagi Jabatan Fungsional Arsiparis
Sumber daya manusia era globalisasi tidak hanya dituntut untuk pandai secara kapasitas common knowledge dan work-attitude, tetapi juga mumpuni dalam keahlian tertentu (specific knowledge), yang tergabung dalam kompetensi. Hal inilah yang kemudian harus menjadi fokus perhatian bagi jabatan fungsional arsiparis. Berdasarkan hasil pengamatan dari salah satu arsiparis ahli di suatu lembaga kearsipan disebutkan bahwa terdapat suatu ketidak-sinkronan antara jenjang jabatan arsiparis dengan kompetensi yang dimiliki. Sebagai permisalan, seorang arsiparis yang sebenarnya telah memiliki kompetensi hingga tingkat keahlian, namun realitanya, ia masih berada pada jenjang arsiparis tingkat ketrampilan. Fenomena tersebut tidak lain karena adanya pengaruh pertimbangan golongan pangkat sebagai dampak dari kebijakan pengaturan pegawai negeri sipil versi lama. Dampak tersebut kemudian hendak diminimalisasi melalui revisi undang-undang kepegawaian terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut, kompetensi aparatur sipil negara (sebelumnya disebut PNS) menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kinerjanya, terutama bagi kelompok jabatan fungsional tertentu.
Peningkatan kebutuhan terhadap tenaga-tenaga profesional tertentu sebagai dampak dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seharusnya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi jabatan fungsional arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi arsiparis tidak hanya melihat pada dinamika lokal dan regional, namun juga dinamika kearsipan secara internasional. Dalam pengamatan penulis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis, terutama arsiparis di tingkat daerah, masih didominasi pada wawasan lokal atau nasional, dan terlihat belum ada kesungguhan dari para arsiparis untuk mengembangkan wawasan kompetensinya secara global. Minimnya motivasi arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya ke lingkup internasional dapat dilihat dalam hal kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing dan keengganan untuk mengaplikasikan teknologi informasi di bidang kearsipan. Kurangnya penguasaan terhadap bahasa asing berdampak dalam hal penyerapan atau transfer ilmu kearsipan, baik secara literatur pustaka maupun komunikasi dengan para pakar, komunitas hingga lembaga kearsipan internasional. Maka tidak mengherankan apabila perkembangan dunia kearsipan di Indonesia mengalami kelambanan tersebab faktor pendukung utama berupa sumber daya manusia kearsipan yang enggan mengembangkan kompetensinya untuk go international. Hal ini tentu akan menjadi semacam ancaman tersendiri bagi daya saing dan profesionalisme arsiparis Indonesia di mata regional ASEAN maupun global. Penyeragaman standar kompetensi tenaga profesional tertentu memang baru sampai pada profesi dokter, perawat, insinyur, dokter gigi dan akuntan. Namun demikian, peluang untuk meluaskan penyeragaman standar kompetensi menjadi semakin terbuka mengingat lembaga pembina kearsipan nasional, ANRI, yang telah banyak berperan aktif dalam komunitas-komunitas kearsipan ASEAN. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, diperlukan suatu kesiapan bagi para arsiparis untuk mengembangkan kompetensinya dan melakukan sertifikasi sebagai dasar formal pengakuan terhadap kualitas diri dan profesinya.
Kebijakan sertifikasi arsiparis merupakan salah satu isu penting saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun seperti kebijakan pemerintah pada umumnya, sertifikasi arsiparis menimbulkan dinamika dalam implementasinya. Menurut EK, salah satu arsiparis ahli di suatu lembaga kearsipan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi arsiparis merupakan bentuk objektivitas dan transparansi pengelolaan sumber daya arsiparis. Sertifikasi arsiparis menjadi suatu bentuk penegasan bahwa untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis, seseorang individu haruslah memiliki kompetensi yang sudah distandarisasi dalam perundang-undangan kearsipan. Hal ini juga sebagai penguat kedudukan profesi arsiparis yang tidak hanya dibekali keterampilan mengurus surat masuk dan keluar atau berposisi sebagai agendaris. Aspek-aspek yang menjadi materi penilaian dalam sertifikasi arsiparis, yaitu tes tertulis (bobot 50%), praktek (bobot 30%), dan wawancara (bobot 20%). Menurut EK, bobot tersebut masih harus disesuaikan dengan jenjang jabatan yang akan disertifikasi. Apabila jenjang jabatan ada pada kategori keterampilan, maka aspek praktek harus lebih memiliki bobot lebih besar dari aspek tertulis teori. Sedangkan pada jenjang jabatan kategori keahlian, maka sudah seharusnya jika tes tertulis teori mendapatkan bobot lebih tinggi dibandingkan aspek praktek. Adapun prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikasi arsiparis mengacu pada PerKa ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan, yaitu:
a. Sertifikasi dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang akan disertifikasi dengan melampirkan data;
b. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui verifikasi dan penilaian terhadap masing-masing unsur oleh tim;
c. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data unsur sertifikasi arsiparis;
d. Apabila pihak yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka akan diberitahukan secara tertulis, untuk selanjutnya dapat mengajukan kembali setelah melengkapi data unsur persyaratan yang dimaksud;
e. Pihak yang telah memenuhi unsur sertifikasi akan diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi;
f. Tim verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada tim penilai;
g. Tim penilai melakukan penilaian terhadap data unsur dan menetapkan nilai sertifikasi;
h. Hasil penilaian tim penilai berupa saran/rekomendasi pertimbangan dilaporkan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui direktur yang bertanggung jawab dalam bidang sertifikasi;
i. Kepala ANRI menetapkan tingkat kompetensi tertentu arsiparis.

Sertifikasi kompetensi profesi diharapkan mampu memberikan jalan dan patokan bahwa pencapaian jenjang profesi yang tinggi dapat dicapai tidak hanya dari pendidikan, tetapi dapat dicapai dari pelatihan yang terstruktur/formal, pendidikan masyarakat, pengalaman pada bidang profesinya. Dengan demikian, setiap arsiparis dapat merencanakan jenjang karir yang akan dicapai dan dapat mengukur pencapaiannya. Sertifikasi kompetensi arsiparis memiliki manfaat yang cukup signifikan, yaitu:
1. Bagi profesi arsiparis, selain memberikan arah jenjang karir, juga membantu meyakinkan kepada kolega bahwa individu pemegang sertifikasi tersebut memang senyata-nyata kompeten di bidang kearsipan;
2. Bagi instansi tempat arsiparis bekerja, membantu untuk meyakinkan para stake holders bahwa dokumen arsip yang ada di instansi tersebut dikelola oleh tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya, membantu proses rekruitmen tenaga arsiparis sehingga didapatkan tenaga arsiparis yang kompeten dengan cepat dan tepat, serta membantu dalam menetapkan remunerasi yang sesuai;
3. Bagi masyarakat luas, memberikan kepastian bahwa publik mendapatkan informasi yang otentik, reliabel dan dapat digunakan sebagai hasil pengelolaan arsipnya sehingga terjamin hak-hak kepublikannya;
4. Bagi lembaga diklat arsiparis, dapat membantu untuk memastikan pencapaian hasil pendidikan dan pelatihannya.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Komitmen untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 akan segera diimplementasikan. Kunci utama dalam menghadapi era MEA ini adalah pada peningkatan kompetensi SDM Indonesia agar dapat memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dalam upaya peningkatan daya saing SDM nasional, salah satu pilar utamanya adalah dengan memastikan dan memelihara kompetensi kerja dari tenaga kerja melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Bagi jabatan fungsional arsiparis, implementasi MEA di akhir 2015 menjadi peluang untuk dapat mengembangkan bidang kearsipan secara lebih dinamis. Implementasi MEA menjadi pembuka bagi pertukaran ilmu dan pengalaman, serta kompetensi dari arsiparis di negara-negara ASEAN lainnya, misalnya dengan Malaysia. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi arsiparis akan memungkinkan bagi arsiparis Indonesia untuk dapat terus mengembangkan diri dan kompetensinya sehingga mampu memperbaiki penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih dinamis dan kompetitif.
2. Saran
Pengembangan kompetensi jabatan fungsional arsiparis melalui sertifikasi arsiparis dalam menghadapi MEA 2015 nanti memiliki tantangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran:
a. Perlunya pemetaan ulang standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis agar disesuaikan dengan dinamika bidang kearsipan secara Internasional;
b. Kejelasan dan pemantapan dasar kebijakan bagi pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi hingga penyelenggara uji kompetensi bagi jabatan fungsional arsiparis;
c. Pengembangan wawasan arsiparis tentang dinamika regional ASEAN dan internasional, khususnya di bidang kearsipan.

Daftar Pustaka
Manopo, Christine. 2011. Competency Based Talent and Performance Management System. Jakarta: Salemba Empat.
Rokhmatun, Burhanudin Dwi. 2013. Profesi Kearsipan: Memahami Profesi Kearsipan, Karakteristik&Syarat, ketrampilan&Pengetahuan, Kompetensi, dan Kode Etik Arsiparis. Yogyakarta: Panduan

Terbitan Berkala
Majalah Sertifikasi Edisi I Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Makalah Seminar
Aris Wahyudi dalam “Kebijakan Pemerintah RI Berkaitan dengan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi dalam Masyarakat MEA 2015 dalam Era Digital” yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Hani Qonitah dalam “Kompetensi Profesi
Manajemen Rekod dan Arsip :
dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN
di Era Digital” yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Mustari Irawan dalam “Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Kearsipan dalam Menyambut MEA dalam Era Digital” yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Sumarna F. Abdurahman dalam “Sertifikasi Kompetensi Menghadapi MEA 2015” yang disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Kompetensi Profesi Record Specialist di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 29 Mei 2015.

Internet
http://www.bbc.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec (diunduh pada 20 Mei 2015 di Yogyakarta)

http://www.pusakaindonesia.org/menyongsong-pasar-bebas-asean-mea-2015/ (diunduh pada 20 Mei 2015 di Yogyakarta)

Iklan

Opini ini dibuat bukan untuk membela teman satu angkatan saya di salah satu kampus terkemuka di Indonesia tersebab kritiknya yang membuat sebagian dari civitas akademika menjadi gerah. Saya menulis hal ini karena tanggung jawab sebagai pribadi yang pernah nyemplung angangsu ilmu di bidang perpustakaan. Sedikit opini yang hanya bisa saya komunikasikan lewat tulisan untuk meluruskan perihal intangible service di perpustakaan kampus saya.

Berbicara soal perpustakaan kampus, maka yang terbesit pertama kali adalah kumpulan buku dan/atau terbitan berkala, sampai koleksi karya ilmiah berupa tugas-tugas akhir untuk perpustakaan perguruan tinggi. Maka sejatinya, perpustakaan kampus juga layak disebut sebagai center of learning. Perpustakaan kampus ini tidak hanya perpustakaan dalam skup universitas, atau di kampus saya disebutnya sebagai perpustakaan pusat. Menurut Pak Sulis, perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan jurusan, bagian, fakultas, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik maupun perpustakaan program non gelar. (Sulistyo-Basuki, 1993: 51). Sebagaimana kearsipan, ujung tombak penyelenggaraan perpustakaan ada pada bagian pelayanannya karena perpustakaan adalah sebentuk organisasi jasa layanan. Dalam salah satu tesis berjudul “Kinerja Perpustakaan Umum Terhadap Kepuasan Pemustaka” ditegaskan bahwa kinerja perpustakaan akan dikatakan baik apabila pelayanan perpustakaan berorientasi kepada kepuasan pemustakan baik itu pelayanan yang bersifat tangible service (koleksi, fasilitas, akses) maupun intangible service ( aspek psikis petugas pelayanan).

Dalam kasus teman satu angkatan saya, ia mengeluhkan soal kenyamanan fasilitas perpustakaan kampus yang bersifat intangible, yaitu aspek ketenangan. Jamak diketahui jika sudah masuk wilayah perpustakaan, maka etika yang harus diperhatikan adalah ketertiban. Memang tidak semua orang nyaman dengan kesunyian tempat belajar, maka tidak heran jika jarang ditemui orang yang bisa belajar berjam-jam lamanya di perpustakaan, belajar dengan model membaca buku, bukan berselancar di dunia maya ya ( 😀 ). Tidak sedikit juga perpustakaan yang memberikan peringatan “DILARANG RIBUT” atau “HARAP TENANG” di dalamnya. Mungkin karena tabiat negatif orang Indonesia yang sering membuat diskresi (kelonggaran) terhadap peraturan, jadilah peringatan tersebut kerap diabaikan. Saya sendiri sebetulnya baru sekali ini menemukan perpustakaan dengan tingkat “kebisingan” yang sudah cukup membuat mereka yang sedang belajar jadi hilang konsentrasi dan memilih sekedar meminjam buku saja. Saya tetap mengapresiasi petugas perpustakaan yang sudah berupaya memberikan peringatan di papan pengumuman di dalam perpustakaan. Namun akan lebih profesional lagi jika ditambahkan dengan sikap tegas petugas kepada pemustaka yang mengabaikan peringatan tersebut. Tegas tidak sama dengan galak ya ( 😀 ). Perpustakaan, sekecil apapun, apalagi perpustakaan kampus, tetaplah fasilitas publik. Maka perlu kiranya diperhatikan kepuasan pemustaka ketika berada di dalam perpustakaan, apakah mereka nyaman dengan kondisi perpustakaan sebagai center of learning atau justru sebaliknya. Perpustakaan harus mampu menciptakan para pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan, terciptanya kepuasan pemustaka akan berdampak pada kunjungan perpustakaan karena pemustaka yang puas akan pelayanan perpustakaan, pemustaka akan balik lagi ke perpustakaan tersebut dan pemustaka yang puas akan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perpustakaan (Shinta, 2014: 23)

Nah, soal teman sekelas saya yang sepertinya hingga saat ini masih agak kurang terima jika kritiknya menjadi sasaran bullying civitas akademika, toh ia pun sadar jika cara penyampaiannya ada kekeliruan. Dalam menyampaikan kritik, saran sebetulnya ada etika juga yang harus diperhatikan. Saya pribadi pernah merasakan ketidaknyamanan terhadap layanan yang diberikan oleh salah satu lembaga publik non-kementrian. Dongkol rasanya. Namun saya memilih cara untuk menyampaikan kritik saya kepada lembaga tersebut via e-mail resmi institusi dan upaya informal melalui rekan kerjanya. Alhamdulillah respon yang diberikan membuahkan hasil dengan dimutasinya pegawai tersebut ke bagian yang tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu saya sempat bertemu lagi dengan pegawai tersebut, dan alhamdulillah sudah ada perbaikan sikap. Semoga saja itu bukan karena faktor saya sebagai tamu undangan resmi yang sengaja diundang oleh kepala lembaganya ya ( 😀 )

Hampir semua dari kita cukup tertohok juga ketika menerima kritik. Apalagi kritik dengan rasa hot level 30, maka balasannya bisa jadi di atas level 30, agar terasa impas. Tapi sejatinya, kritik yang dibalas dengan kritik yang lebih keras justru tidak akan membuahkan peningkatan kinerja lembaga dan pribadi. Mungkin kita perlu belajar dari kasus saya dengan lembaga non-kementerian tadi ya bro.

“Ati-ati lho, nanti kamu di-jonru-kan”

Beberapa hari ini harian Kompas kerap mengangkat tema seputar informasi digital dan media sosial. Efektivitas media sosial beserta informasi maupun data yang dibagikan secara cuma-cuma menjadi fenomena yang menarik untuk didiskusikan. Media sosial saat ini tidak berhenti pada penggunaan privasi, tetapi juga memiliki pengaruh yang cukup efektif terhadap pengambilan kebijakan publik. Dalam pengetahuan penulis, pengaruh media sosial terhadap pengambilan kebijakan publik mulai terlihat saat akun Trio Macan 2000 semakin gencar membuka informasi yang dianggap “langka”. Keriuhan berlanjut jelang hingga pelaksanaan Pilpres tahun lalu. Perang tanding antar pendukung capres dapat kita saksikan hampir 24 jam setiap hari di media sosial. Berbagai data dan informasi menjadi senjata untuk saling mengklaim keunggulan masing-masing calon. Sebetulnya jika ditelusuri lebih detail, tidak sedikit akun di media sosial yang menyebarkan data dan informasi yang diragukan validitas, keabsahan, otentisitasnya. Apa yang dilakukan Jonru hanya sebagian kecil saja. Beberapa yang saya temukan bahkan enggan menyebutkan sumber resmi dari data dan informasi yang ia atau mereka catut. Hal inilah yang tidak banyak disadari oleh sebagian besar publik pengguna media sosial. Harian Kompas bahkan menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perkembangan dan etika penggunaan media sosial masih belum memadai. Minimnya literasi media sosial diperparah dengan keengganan untuk menengok lebih cermat payung hukum soal informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hingga Undang-Undang Kearsipan.

Persebaran data maupun informasi yang diragukan tersebut sebetulnya dapat diminimalisasi melalui pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap pengelolaan arsip. Arsip merupakan salah satu bentuk rekaman informasi tentang kegiatan, kejadian apapun dari berbagai jenis organisasi (baik pemerintah maupun non-pemerintah) hingga individu yang menjadi rujukan primer dalam pengambilan kebijakan maupun aktivitas ilmiah. Dalam bidang kearsipan, informasi dipilah-pilih sehingga memiliki kekuatan dasar yang valid dan otentik bagi kepentingan pengguna. Pengelolaan arsip yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan bermanfaat tidak hanya bagi organisasi dan individu pemilik arsip, tetapi juga bagi publik secara menyeluruh. Dalam pengelolaannya, arsip pada dasarnya bersifat terbuka, namun dapat dinyatakan tertutup aksesnya apabila pertimbangan-pertimbangan berikut terjadi:

1. menghambat proses penegakan hukum;

2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;

5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

7. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

8. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

9. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Keputusan untuk menutup akses terhadap arsip tersebut tentu memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan untuk menutup akses arsip pun tidak dilakukan secara sepihak oleh lembaga kearsipan, tetapi juga atas dasar permintaan dari organisasi pemilik arsip. Misalnya dalam undang-undang kearsipan disebutkan:

Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64      ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Undang-undang yang mengatur soal keterbukaan informasi pun menyinggung tentang batas-batas penggunaan informasi. Sila cek ulasan singkat saya dalam Batas-Batas Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, bersikaplah bijak dan berpikirlah milyaran bahkan trilyunan kali ketika hendak berbagi data maupun informasi di media sosial. Sekali klik dapat menentukan hajat hidup orang banyak. Be wise, guys! 😀

KEDUDUKAN ARSIP DALAM TEORI PERENCANAAN MANAJEMEN PROYEK

(Sebuah Ulasan Singkat)

Rina Rakhmawati, S.Hum

Pengantar

            Jelang musim liburan di Indonesia, berbagai media massa dipadati oleh berita-berita seputar kemacetan arus lalu lintas. Salah satu jalan yang kerapkali menjadi headline pemberitaan karena tingginya arus lalu lintas adalah jalur pantai utara atau pantura. Jalur pantura merupakan salah satu urat nadi distribusi perekonomian di Pulau Jawa. Jika kita menengok sejarah, jalur pantai utara yang melewati beberapa kota pelabuhan, seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Tegal, merupakan suatu mega proyek yang digagas oleh Gubernur Jenderal H.W. Deandels. Maka wajar kiranya jika sebagian masyarakat menyebutnya dengan Jalan Deandels. Proyek yang pada mulanya merupakan suatu bentuk antisipasi serangan darat dari pihak Inggris ke Hindia-Belanda, membuka kesempatan pengembangan komunikasi dan ekonomi Hindia-Belanda. Meski menorehkan sejarah tersendiri, proyek jalur Anyer-Panarukan ini pun menimbulkan banyak korban jiwa pekerja pribumi dan ketimpangan ekonomi. Hal ini lantaran pengguna jalan yang dibuka Deandels pada mulanya hanya untuk orang-orang Belanda dan para bangsawan. Bahkan sebagian bangsawan menentang keberadaan proyek karena menyengsarakan masyarakat pribumi yang bekerja dengan upah hanya segantang beras dan garam.

Mega proyek lain yang sempat tersiar untuk memajukan jalur transportasi dan perekonomian masyarakat, terutama di daerah, yaitu pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan bandara internasional tersebut diajukan mengingat kapasitas daya tampung penumpang di Bandara Internasional Adi Sucipto mengalami over-loaded. Meski mendapat penolakan keras dari masyarakat yang tanahnya akan dibuat bandara, sosialisasi dari pemerintah provinsi terus dilakukan.

Dua contoh proyek tersebut tidak hanya menggambarkan persoalan pembangunan yang cenderung memajukan pembangunan fisik (pembangunan jalan dan bandara). Keputusan pengadaan proyek memerlukan perencanaan manajemen yang tidak singkat dan sederhana. Secara teoritis, pengadaan proyek tidak hanya melihat pada aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga ekologi, sosial, budaya dan politik. Selain itu, peran manajemen dokumen sejak perencanaan hingga implementasi kebijakan proyek pun terbilang vital. Artikel ini akan membahas keterkaitan antara perencanaan proyek dengan pengelolaan dokumen arsip sebagai kegiatan penunjang vitalnya.

 

Kearsipan dalam Era Teknologi Informasi

Berbincang soal arsip, maka akan disinggung pula tentang informasi. Permasalahan informasi, salah satunya dalam istilah ‘tsunami’ informasi, telah menjadi topik bahasan sejak beberapa waktu lalu. William Saffady dalam Records and Information Management: Fundamentals of Professional Practice, menjelaskan:

The volume and complexity of information have risen dramatically, even exponentially, in recent decades. Contributing factors include:

  1. The expanded scope and increased complexity of business and governmental activities;
  2. A growing white-collar workforce that relies on recorded information for the completion of assigned tasks, management decision-making, and other purposes;
  3. Increased governmental regulations and their associated recordkeeping requirements;
  4. The widespread availability and adoption of computers, high-speed printers, photocopiers, data communications, and other technologies that can quickly generate large quantities of recorded information in a variety of formats.

 

Dalam konteks Indonesia, faktor keempat menjadi faktor dominan yang menjadi pemicu terjadinya ‘tsunami’ informasi. Faktor ketiga pada dasarnya dapat pula menjadi faktor dominan kedua yang memicu ‘tsunami’ informasi. Namun titik tekannya lebih berkaitan dengan aksesibilitas publik terhadap informasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan transaksi elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jika melihat pada fenomena tersebut, peran arsip sebagai rekaman informasi yang memiliki tingkat keabsahan dan validitas lebih terjamin, maka diperlukan suatu upaya untuk mengelolanya. Menurut jenisnya, arsip terbagi menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa:

  • “Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.”[1]
  • “Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.”[2]

 

Pendapat awam yang mempersepsikan arsip adalah bagian dari sejarah atau aktivitas masa lampau kerap mengesampingkan peran arsip secara kekinian. Padahal dalam teori records continuum model, pengelolaan arsip tidak hanya terpaku pada arsip-arsip yang bernilai sejarah, tetapi juga arsip-arsip yang bersifat administratif atau sebagai pendukung program atau aktivitas yang tengah dijalankan suatu lembaga atau organisasi, secara komprehensif dan berkesinambungan. Arsip-arsip yang bersifat sebagai materi pendukung aktivitas kekinian merujuk pada pengertian arsip dinamis, atau records. Pada mulanya arsip dinamis diidentikkan dengan arsip yang bersifat tertutup dan semi-tertutup. Pemberlakuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik secara tidak langsung menggeser pemahaman arsip dinamis menjadi lebih terbuka. Meski tidak sepenuhnya dimaknai bahwa arsip dinamis bersifat terbuka mengingat adanya beberapa batasan terkait keterbukaan informasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  2. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  3. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  4. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  5. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  6. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  7. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual  dan perlindungan   dari persaingan usaha tidak sehat;
  8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  9. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  10. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  11. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  12. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  13. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  14. sistem persandian negara; dan/atau
  15. sistem intelijen negara.
  16. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  17. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  18. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  19. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  20. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  21. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  22. rencana awal investasi asing;
  23. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  24. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
  25. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
  26. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  27. korespondensi diplomatik antarnegara;
  28. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  29. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
  30. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  31. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  32. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  33. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  34. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  35. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  36. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  37. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  38. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”[3]

 

Informasi yang dikecualikan tersebut tentunya direkam dalam arsip, sehingga perlu penanganan khusus. Namun pengelolaan arsip tidak hanya terpaku pada informasi yang dikecualikan. Hal ini karena seluruh arsip pada dasarnya adalah suatu aset bagi organisasi sebab arsip, terutama arsip dinamis, memuat informasi yang berkaitan dengan misi, aspek operasional dan aktivitas kerja organisasi. Untuk merawat informasi yang direkam dalam dokumen arsip, diperlukan suatu manajemen arsip yang sistematis dan berdaya guna tinggi. Saffady menyebutkan ada lima aspek yang menjadi prinsip mendasar dalam manajemen arsip yang sistematis, yaitu:

  1. determining how long recorded information should be kept;
  2. ensuring compliance with recordkeeping laws and regulations;
  3. managing inactive records;
  4. organizing active records for retrieval when needed;
  5. protecting vital records.

 

Informasi yang direkam dalam dokumen arsip merupakan salah satu aset vital organisasi. William Saffady menegaskan peran utama organisasi atau lembaga sebagai pemilik arsip, yaitu as the owner of its records, an organization is solely empowered to make decisions about their storage, distribution, control, protection, retention, destruction, or use. Prinsip inilah yang masih kerap diabaikan oleh banyak organisasi atau lembaga di Indonesia sehingga menyulitkan pengelolaan arsip ketika memasuki masa statisnya.Organisasi sebagai pemilik arsip tidak hanya berbentuk organisasi birokrasi atau pemerintahan dan perusahaan dengan skala besar dan tingkat kompleksitas kerja yang tinggi. Makna organisasi tersebut juga mengarah pada komunitas, organisasi masyarakat, NGO bahkan organisasi yang mengelola proyek. Hal ini ditegaskan secara tersirat dalam undang-undang tentang kearsipan:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”[4]

 

 

 

Berkenalan dengan Perencanaan Manajemen Proyek

            Dalam pemahaman awam, proyek kerap diidentikkan dengan pembangunan fisik, misalnya proyek pembuatan jalan, bendungan dan jembatan. Sedangkan di lingkungan pemerintahan, istilah proyek menjadi diplesetkan sebagai distribution of income. Pandangan-pandangan tersebut tentu tidak sepenuhnya salah, meski tidak serta merta benar. Ada beberapa pengertian proyek menurut beberapa pakar, diantaranya:

  1. Project is an investment activity to expend resources (costs) for creating capital assets to produce benefits over an extended period of time (Gittinger)
  2. Project is an “organism” for converting resources (inputs) into end products (outputs) (Bridger&Winpenny)
  3. Proyek merupakan bentuk atau konkretisasi pembangunan yang langsung dapat disaksikan dan dirasakan oleh masyarakat, dapat disaksikan di mana lokasinya, siapa yang melaksanakan, dalam bentuk apa (Sutrisno P.H.)
  4. Project is a discrete package of: investments, policies, institusional and other actions designed to achieve a spesific development objective (a set of development objectives) within a designated period (Baum and Tolbert)[5]

 

Proyek sebagai bagian dari aktivitas administrasi pembangunan ialah sebagai suatu investasi atau cara atau usaha pokok menterjemahkan rencana ke dalam program aksi atau perbuatan nyata membutuhkan pula struktur dan desain perencanaan dan manajemen yang tangguh. Adapun ciri dan syarat manajemen proyek yang baik, yaitu:

  1. Harapan-harapan dan strategi proyek yang jelas dan disepakati;
  2. Rencana yang realistis;
  3. Peranan yang jelas dan disepakati;
  4. Monitoring, pengendalian, pengawasan dan koordinasi yang mantap;
  5. Umpan balik dan tindakan perbaikan yang tepat waktu;
  6. Kerjasama yang serasi;
  7. Penyesuaian dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan tugas utama proses manajemen proyek antara lain:

  1. Penentuan batasan proyek;
  2. Pengorganisasian dan pembentukan tim proyek;
  3. Perencanaan, penjadwalan dan penganggaran;
  4. Otorisasi pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan;
  5. Pengendalian pekerjaan, jadwal dan biaya;
  6. Prakarsa prosedur pengukuran kemajuan teknis bulanan; dan

 

Salah satu tugas utama manajemen proyek seperti yang disebutkan di atas adalah pengorganisasi dan pembentukan tim proyek. Ada tiga tipe organisasi sebagai pelaksana manajemen proyek, yaitu:

  1. Tipe fungsional, dalam tipe ini, proyek dilakukan oleh masing-masing fungsi dalam struktur organisasi. Contoh: dalam suatu organisasi terdapat fungsi hubungan kemasyarakatan (humas), organisasi dan tata laksana (ortala), keuangan atau perekonomian dan hukum. Maka, masing-masing fungsi tersebut dapat melaksanakan satu atau beberapa proyek. Misalnya, humas melaksanakan proyek A yang terpisah dari fungsi hukum yang mengadakan proyek B. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan aktivitas rutin yang menjadi tugas pokok suatu fungsi. Meski demikian, proyek yang dijalankan masing-masing fungsi tersebut memiliki kemungkinan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena mudah dipahami.
  2. Tipe matriks, tipe matriks tidak berbeda jauh dengan tipe fungsional, yaitu masing-masing fungsi dalam struktur organisasi memiliki proyek tersendiri. Perbedaannya ada dalam hal koordinasi pelaksanaan proyek dari masing-masing fungsi. Jadi, masing-masing fungsi menunjuk koordinator untuk mengelola pelaksanaan proyek. Namun demikian, tumpang tindih yang terjadi belum dapat diminimalisasi.
  3. Tipe proyeksi, pada tipe ini, unsur proyek dipisahkan dari masing-masing fungsi atau memiliki struktur tersendiri. Jadi, dalam suatu struktur tidak hanya memiliki fungsi humas, hukum, ortala dan keuangan, tetapi juga terdapat bagian atau unit proyek. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi tumpang tindih dengan aktivitas rutin fungsi-fungsi organisasi lainnya.[6]

 

Setelah mengetahui pelaksana proyek, maka perlu diketahui pula proses perencanaan proyek. Perencanaan proyek terdiri dari beberapa proses, yaitu:

  1. Identifikasi proyek, proyek diselenggarakan untuk menjawab masalah pembangunan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui masalah-masalah yang akan menjadi usulan proyek atau disebut identifikasi proyek. Identifikasi proyek merupakan proses pemilahan dari berbagai strategi yang dikembangkan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan pada sektor-sektor tertentu. Identifikasi diperlukan karena kebutuhan masyarakat seringkali dibatasi oleh sumber daya yang ada sehingga pemerintah perlu untuk menyusun prioritas proyek. Ada beberapa metodologi atau cara untuk mengidentifikasi proyek, antara lain: Kerangka Pembangunan Strategis (KPS), Means-Ends Analysis, Fish-Bone Analysis, Performance Improvement Planning;
  2. Formulasi dan studi kelayakan proyek, formulasi merupakan proses merumuskan desain awal atau desain kasar suatu usulan proyek. Tahap ini juga menjadi penentu dasar bagi kelanjutan perencanaan dan desain suatu proyek. Apabila pihak-pihak terkait proyek memutuskan untuk meneruskan proyek yang telah diformulasikan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat preliminary design. Tujuan dari preliminary design adalah menyediakan informasi-informasi penting untuk menguji kelayakan suatu proyek. Setelah melakukan formulasi dan preliminary design, proyek memasuki tahap studi kelayakan atau feasibility study. Dalam tahap ini, proyek akan dievaluasi kemungkinannya untuk diimplementasikan.
  3. Implementasi proyek, merupakan proses melaksanakan kebijakan, untuk mewujudkan sasaran sesuai indikator-indikatornya. Pelaksanaan kebijakan harus dioprasionalkan menjadi pelaksanaan program, kemudian dioprasionalkan lagi menjadi pelaksanaan proyek, dengan kegiatan di dalamnya. Menurut Goodman dan Love, tahap implementasi proyek meliputi kegiatan berikut:
  4. Programming the implementation of the project by breaking it down into various component tasks, operations and project activities;
  5. Establishing an organization and staff to implement the project;
  6. Directing the execution of the project by assigning various project tasks and activities to responsible groups within the project organization, and by procurement and allocation of necessary resources such as worker-power, money, material, machinery, time, space, etc., to each project activity;
  7. Coordinating, monitoring, and control of performance of various groups and the use of project resources in such a way that all project activities are completed in an orderly and optimal fashion within the constraints of time and resources available.
  8. Monitoring dan evaluasi proyek, merupakan kegiatan mengamati, mencatat dan melaporkan dan hasilnya digunakan untuk untuk proses evaluasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain who (peran dan level tiap elemen manajemen), what (substansi yang dievaluasi), process (bagaimana pelaksanaan berjalan), cost, schedule, performance, kualitas proses pelaksanaan proyek. Tahap akhir dalam manajemen proyek yaitu evaluasi purna proyek, merupakan kegiatan untuk mengukur hasil-hasil usaha dari suatu kegiatan beserta cara dan usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Urutan pelaksanaan evaluasi, yaitu:
  • Penilaian atas fakta temuan;
  • Penyimpulan atas analisis yang dilakukan;
  • Perumusan rekomendasi tindak lanjut;
  • Laporan evaluasi purna proyek secara detail

 

Arsip dalam Manajemen Proyek

Arsip merupakan aset organisasi, termasuk dalam hal ini organisasi proyek. Proyek merupakan suatu langkah mengoperasionalkan kebijakan pembangunan dari pemerintah (daerah maupun pusat) yang telah dirumuskan. Oleh karena berkaitan dengan pembangunan, maka proyek harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sistematis agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam tahap perencanaan hingga pada saat implementasi proyek, peran dokumen arsip terbilang sebagai salah satu faktor keberhasilan proyek. Beberapa dokumen arsip yang berperan dalam proyek, diantaranya: dokumen rencana strategis (baik dalam skala nasional maupun daerah), dokumen rencana kerja (tingkat kementrian hingga SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah), dokumen anggaran (nasional maupun daerah), dokumen perundang-undangan, dan sebagainya. Penggunaan arsip-arsip tersebut dapat digambarkan melalui proses perencanaan proyek berikut:

  1. Identifikasi proyek, pada tahap ini, dokumen arsip berfungsi untuk membantu kerja metode-metode identifikasi proyek sehingga dapat dicapai suatu pilihan proyek yang tepat guna. Misalnya, pada metode KPS (Kerangka Pembangunan Strategis), studi dokumen arsip bermanfaat untuk mengetahui tujuan pembangunan secara umum yang terekam dalam dokumen rencana strategis, dan sebagai pembanding dengan data-data yang akan diperoleh melalui studi lapangan.
  2. Formulasi dan studi kelayakan proyek, salah satu arsip yang disorot sebagai hasil proses formulasi proyek, yaitu preliminary design yang memuat:
  3. Daftar tujuan proyek;
  4. Ikhtisar keseluruhan proyek, termasuk di dalamnya berbagai alternatif yang diajukan;
  5. Pembahasan elemen teknis suatu proyek;
  6. Rencana pengelolaan proyek, termasuk teknis dan pelaksanaan strategis;
  7. Perkiraan biaya proyek[7]

Dalam hal studi kelayakan, dokumen arsip membantu dalam menganalisis aspek-aspek (teknis, ekonomis, manajerial, lingkungan, dan sebagainya) yang diujikan agar menghasilkan suatu proyek yang tangguh dan dapat diimplementasikan. Sebelum memasuki tahap pelaksanaan, maka dibutuhkan suatu proses log-frame approachment (LFA). LFA merupakan suatu alat atau pendekatan untuk meningkatkan kualitas proyek melalui penajaman aspek tujuan atau kemanfaatan suatu perencanaan dan pengelolaan proyek. Dalam tahap LFA,  dokumen arsip digunakan untuk membantu:

  • Mengkonfirmasi tujuan dan menjadi dasar membenarkan dilakukannya suatu proyek;
  • Mengidentifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan dan secara gamblang menentukan elemen-elemen kunci dari suatu proyek;
  • Menganalisis pengaturan proyek sejak dari semula[8];
  1. Implementasi proyek, dalam tahap implementasi, sistem informasi manajemen menjadi salah satu aspek teknis yang perlu diperhatikan. Raden Sanjoyo menjelaskan, sistem informasi manajeman digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida dimana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan keriga terdiri dair sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi utnuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Salah satu sumber informasi dengan tingkat validitas tinggi adalah arsip. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan suatu sistem informasi manajemen yang apik dan unggul, dibutuhkan pengelolaan arsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip kearsipan. Adanya sistem informasi manajemen yang unggul, memungkinkan implementasi proyek dapat sesuai dengan rencana dan lebih dekat pada pencapaian tujuan kebijakan pembangunan.
  2. Monitoring dan evaluasi proyek, catatan yang dihasilkan dari proses monitoring merupakan salah satu bentuk arsip yang digunakan pada saat proyek dievaluasi. Selain data dari kegiatan monitoring, dokumen saat perencanaan proyek hingga sebelum proyek diimplementasikan juga diperlukan pada saat kegiatan evaluasi pasca-proyek. Hal ini tentu menuntut suatu sistem kearsipan yang terintegrasi dan komprehensif agar kegiatan evaluasi dapat menghasilkan suatu arahan yang tepat untuk proyek-proyek mendatang.

 

Catatan Akhir

Di era teknologi informasi, terutama pada fase penggunaan sosial media yang begitu masif, keberadaan manajemen arsip menjadi mutlak diperlukan. Hal ini karena semakin mudahnya ditemui informasi yang diragukan validitasnya sehingga rawan untuk disalah gunakan. Penyalahgunaan informasi, apalagi oleh badan/lembaga/organisasi yang bersisian dengan kebijakan publik tentu akan sangat merugikan banyak pihak.

Proyek sebagai kegiatan merealisasikan kebijakan pemerintah membutuhkan asupan informasi yang memiliki tingkat validitas tinggi, tidak sekedar mudah didapatkan atau mudah diakses. Arsip, sebagai sumber informasi dengan tingkat validitas tinggi, memiliki kedudukan penting dalam manajemen proyek. Dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi, manajemen arsip diperlukan agar proyek dapat sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Kelengkapan dokumen arsip dari suatu proyek yang ditunjang dengan manajemen kearsipan yang integratif dan komprehensif juga akan membantu apabila pada suatu ketika nanti proyek mengalami permasalahan hukum. Dengan demikian, perhatian terhadap dokumen arsip dan sistem pengelolaannya dalam kegiatan proyek menjadi hal yang patut diprioritaskan sejak proyek tersebut direncanakan.

 

Daftar Pustaka

Saffady, William. 2004. Records and Information Management: Fundamentals of Professional Practice. Kansas: ARMA International.

 

Louis J., Goodman dan Ralph N.Love. Project Planning and Management: An Integrated Approach. 1980. Hawaii: Pergamon Press.

 

Materi Perkuliahan Manajemen Perencanaan Proyek Prof. Warsito Utomo dan Ir. Sutrisno, MES.

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

http://yoyoke.web.ugm.ac.id/download/sim.pdf (diunduh pada Rabu, 7 Januari 2015 pukul 14:30 WIB di Yogyakarta)

[1] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat 3;

 

[2] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat 7;

 

[3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;

 

[4] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat 2

[5] Bahan perkuliahan Perencanaan Manajemen Proyek oleh Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ir. Sutrisno, MES pada Magister Ilmu Administrasi Publik, Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

[6] Bahan perkuliahan Perencanaan Manajemen Proyek oleh Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ir. Sutrisno, MES pada Magister Ilmu Administrasi Publik, Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

[7] Bahan perkuliahan Perencanaan Manajemen Proyek oleh Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ir. Sutrisno, MES pada Magister Ilmu Administrasi Publik, Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

[8] Bahan perkuliahan Perencanaan Manajemen Proyek oleh Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ir. Sutrisno, MES pada Magister Ilmu Administrasi Publik, Fak. Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

Awal dan Akhir

Posted: Januari 6, 2015 in Mozaik Hikmah, Mozaik Rasa

Yang terlihat seperti akhir, namun sejatinya awal

Lama sudah saya tidak corat-coret blog. Kemalasan mengisi pulsa modem berimbas pada kemalasan menulis yang sempat menggerogoti tangan dan pikiran saya. Padahal kalau dibuat semacam daftar, ada banyak kejutan di penghujung tahun 2014 lalu. Mulai dari soal akademik, pilah-pilih calon pendamping sampai “sabotase” kos-kosan. Serangkaian kejutan itu, yang paling membekas bagi saya adalah soal “sabotase” kos-kosan. Sebuah istilah yang dicapkan bapak pemilik kos-kosan saya kepada anak-anak kosnya.

Sudah jadi rahasia umum bagi kami perihal kondisi fisik kos-kosan yang jarang disentuh perhatian. Bukan sama sekali tak diperhatikan, ada kali waktu dibenahi, namun tidak pernah total. Jika kos-kosan lain berpayah-payah mengikuti perkembangan kebutuhan anak muda, kos-kosan kami masih keukeuh mempertahankan “kesederhanaannya”. Pernah saya singgung soal makna “kesederhanaan” kos-kosan kami di tulisan sebelumnya. Lelah dengan kondisi sedemikian, ditambah dengan kebijakan baru yang dinilai mengabaikan suara-suara kami, diputuskanlah untuk hengkang. Berat memang, mengingat kami sudah seperti keluarga besar yang menanggung banyak hal bersama. Tapi bagaimanalah? Hanya menggantungkan harapan bahwa kelak beliau, pemilik kos lama kami, dibukakan hatinya untuk mengelola fisik kos jauh lebih baik setelah kami mengosongkannya.

Satu dua penghuni mulai pergi terhitung sejak awal desember lalu. Saya yang sempat berusaha menahan keinginan untuk pindah, mau tidak mau, terpaksa ikut juga. Mungkin karena hati sudah terikat padu, bahkan mencari lingkungan hunian baru pun kami seperti enggan berpencar, harus bersama paling tidak berdua. Walaupun akhirnya ada juga yang terpaksa sendiri. Sebagian memutuskan mencari kos baru, sebagian hendak mencoba hidup sebagai “kontraktor”.

Sepintas, pengosongan kos lama menjadi sebuah titik akhir kebersamaan kami dalam satu atap. Namun bagi saya, semua ini justru menjadi titik awal petualangan kami. Adaptasi, seringkali menjadi salah satu momok bagi sebagian kami. Sudah nyaman dengan lingkungan manusia yang seperti X, tapi takdir Tuhan berkata lain. “Semoga dengan berpisahnya fisik kalian, hati kalian akan semakin didekatkan satu sama lain”, doa ibu ketika saya bercerita duduk perkaranya. Semoga ya…

Kerja, Kerja, Kerja!

Posted: Oktober 29, 2014 in Mozaik Hikmah, Mozaik Rasa

Beberapa hari lalu, akhirnya Presiden baru kita, Pak Jokowi, mengumumkan para partner kerjanya untuk lima tahun ke depan. Kabinet Pak Jokowi cs diberi nama Kabinet Kerja. Banyak yang mengatakan kalau nama kabinet itu sesuai dengan kepribadian Pak Jokowi yang lebih mengedepankan kerja lapangan. Semoga saja mampu bekerja sesuai ekspektasi publik. Saya tidak akan membahas dan mengkritisi soal kabinet baru pemerintah kita. Apalagi memberikan penilaian soal komposisi partner kerja Pak Jokowi yang beberapanya sudah menjadi trending topik di berbagai sosial media. Bagi saya lebih baik melihat kinerja mereka lebih dulu. Soal hal-hal yang banyak diributkan itu, insya Allah bisa kita bantu perbaiki, toh para menteri sebagian besarnya sudah memberikan kontak pribadi mereka. Kita sudah diberi kesempatan untuk menyapa dan berdialog langsung dengan para menteri itu.

Kabinet kerja diumumkan tepat saat saya dan beberapa adik kos juga berhasil menyelesaikan kolam tempat sampah di area depan kos.  Dari segi kekuatan finansial dan sarana, kami memang serba dalam keterbatasan. Berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemilik kos soal sampah yang hampir setiap hari “dibombardir” tikus, ditambah dengan bapak tukang sampah yang jarang datang, makin kacau saja kebersihan kos kami. Daripada kami hanya mengeluh saja dibelakang tanpa merealisasikan solusi yang paling mungkin dilaksanakan, lebih baik kami langsung kerja saja. Kami punya dana berapa, media apa yang tersedia, ada waktu luang kapan, kerjakan! Tanpa bekal pengalaman sebagai tukang bangunan, logika teknik sipil nol, ditambah dengan bekal hanya melihat para tukang bangunan mengaduk semen dan pasir, kami realisasikan rencana pembuatan kolam sampah. Butuh waktu seharian, itupun hanya dikerjakan tiga orang, termasuk saya. Tapi alhamdulillah sekarang sampah kos kami lebih bisa dikontrol.

Selesai dengan pembuatan kolam sampah kos, masalah lain datang. Soal manajemen keuangan yang ternyata tidak kalah kacau dengan manajemen APBN Indonesia. Bukan karena ketimpangan proporsi per bagian, tapi lebih pada pelaporan kepada pemilik kos. Si penanggung jawab keuangan kos kami ternyata tidak rutin melaporkan uang listrik bulanan, sampai menunggak 11 bulan. Kami tentu tidak bisa serta merta menyalahkan dia lantaran status kesibukannya sebagai atlit bridge yang sering membawa nama baik almamater. Baiklah daripada semakin tidak keruan, saya ambil alih manajemen keuangan dan menyerahkan kepada salah satu dari kami yang memang saya percaya dan yakin kemampuannya dalam mengelola banyak hal. Bersama kami memeriksa beberapa kejanggalan dalam pembukuan keuangan kos dan memutuskan beberapa hal penting agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Kami sudah macam anggota BPK dan KPK yang menelusuri transaksi keuangan.

Sejak saat itu, saya belajar banyak hal dari adik-adik kos saya. Tentang menjauhi NATO, tentang tanggung jawab, tentang filosofi kerja. Saya sadar, sebagai yang paling senior dalam hal usia, justru saya lebih banyak mengajarkan NATO kepada mereka. Melontarkan banyak isu dan ide tentang perbaikan kos, tapi begitu hendak direalisasikan, selalu menemui jalan buntu. Ada saja alasan, mulai dari keterbatasan dana dan waktu yang tidak match satu sama lain. Tapi hanya dengan dua orang ini saja, ternyata kami bisa merealisasikan hal-hal yang sebelumnya kami anggap sulit.

Terima kasih adik-adikku…

Cicilan PR Adik Kampus III

Posted: September 8, 2014 in Uncategorized

7. Kumpulan Lagu-Lagu. Bukan hanya lagu-lagu yang sedang nge-hits, tapi juga buku-buku yang berisi notasi balok, lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan bahkan lagu-lagu daerah. Hampir dipastikan ayah saya selalu membawakan buku jenis ini jika pulang dari dinas di luar kota. Melalui buku-buku ini pula, bakat sampingan saya sebagai keyboardist dikembangkan. Meski belum sampai dinaikkan pada level pianist oleh guru kesenian (yang merangkap guru les privat keyboard zaman SMP) saya, setidaknya saya tidak akan dikatakan buta nada layaknya Detektif Conan. :p

8. Sejarah Walisongo. Persinggungan saya pertama kali dengan bidang sejarah. Buku yang saya dapat saat duduk di bangku kelas 4 SD ini selalu membuat saya berimajinasi tentang kehidupan masa lalu. Dari buku inilah saya selalu tertarik dengan pelajaran sejarah, tidak peduli jika harus menghafal rentetan peristiwanya secara kronologis dan menghafal sederet nama tokoh-tokoh yang tidak pernah saya kenal selain dari lembaran buku pelajaran.

9. Kamus Inggris – Indonesia, entah karangan siapa saya juga lupa. Yang jelas kamus itu menjadi awalan bagi saya mengenal bahasa Inggris. Padahal kamus itu saya comot dari meja ayah saya dan dengan sikap sok tahu, membacanya justru dari bagian tentang tenses. :p

10. Catatan Seorang Demonstran. Buku harian Soe Hok Gie ini menjadi pemantik bagi saya untuk berbasah ria dengan dunia aktivis mahasiswa. Dari buku ini juga, ditambah dengan sedikit kenekatan, saya mulai membaca pemikiran-pemikiran Marx, sosialisme dan komunisme. Belum sampai tahap ekstrem karena terlanjur “dikeringkan” oleh senior-senior kampus yang melihat gelagat “tidak biasa” dalam diri saya. Terima kasih kakak-kakak sholihah 😉

Yah, agaknya 10 buku itu yang saya ingat ikut memberi pengaruh dalam kehidupan saya. 🙂